Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 19 Januari 2021
INDEX BERITA

Heri Kawi Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Segara Panggil Kadisdik Kota Pekanbaru
DPD SPRI Riau Gelar Seminar Menghapus Praktek Monopoli Belanja Iklan Media
Dinkes Kampar Beri Penjelasan Dan Alur Tahapan Pemberian Vaksin Covid
Alasan Memeriksa Siapa Pemakai Narkoba, Hp Pun Dibawa Kabur
Buruh Sapu THL Datangin Kediaman Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
Dua Orang Satu Wanita Pengedar Ganja Ditangkap Resnarkoba Polres Kampar
Puan: Kapolri Diangkat Dan Diberhentikan Presiden Dengan Persetujuan DPR RI
PH Pelaku Pembunuh Sama Arti Zai Berhasil Ditangkap Sat Reskrim Polres Pelalawan
Komjen Listyo Sigit Prabowo (Kabareskrim) Polri, Calon Kuat Kapolri Dari 5 Yang Di Ajukan
Ketum IKNR P. Zalukhu: Selamat Ulang Tahun PDIP Ke-48, Semoga PDIP Semakin Jaya
Warga Asahan Terkonfirmasi Covid 19 Capai 447 Orang
Bhayangkari Cabang Asahan Serahkan Buku Pesona Dan Baju Adat Pengantin Indonesia
PNW Prov Riau 2020 Berikan Bansos Kepada Keluarga Alm Wartawan
Pemerintah Kabupaten Asahan Tandatangani MOU Dengan Universitas Asahan
Natal Wartawan Nasrani Dan Insan Pers Prov Riau Tahun 2020 Berjalan Baik Dan Sukses
Gus Yaqut: Tidak Ada Indonesia Jika Tidak Ada Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu
Polsek Siak Hulu Amankan AR Yang Diduga Penggelapan Sepeda Motor
Kapolda dan Forkopimda Riau Tinjau Prokes Gereja Di Kota Pekanbaru
Panitia Natal Wartawan Tahun 2020, Berbagi Kasih Dengan Anak Panti Asuhan
LSM IPPH: Minta Pihak Terkait Untuk Tidak PHO Proyek Normalisasi Tersebut
Akhirnya Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Judi Togel Di Desa Tanah Merah Kab. Kampar
Dr. Firdaus ST, MT, Walikota Pekanbaru Terima Penghargaan IGA 2020
Dr. Firdaus ST, MT Walikota Pekanbaru Tegaskan Sejumlah Objek Wisata Bakal Dibenahi
H. Syafaruddin Poti Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Riau Dari Partai PDI-P

Hukrim
Terkesan Bawahan Hanya Tumbal
Raja Adnan: Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Yang Paling Bertanggung Jawab

Jumat, 12/06/2020 - 09:12:45 WIB
Pembangunan Jembatan Waterfront City***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK)  Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City Multiyears pada TA 2015-2016 di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Kampar.

Kasus mega korupsi Kampar yang merugikan negara sebesar 39,2 M ini baru sebatas menjangkau pejabat pembuat komitmen (PPK)  Adnan dan  I Ketut Suarbawa sang Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai rekanan, yang kini mendekam di penjara.

Yang mana sebelumnya KPK sudah memeriksa 10 saksi yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam kasus ini. Yakni Kasi Pembangunan Jembatan dan Ketua Pokja II Kabupaten Kampar Tahun 2015 Fauzi, anggota DPRD Kabupaten Kampar 2014-2019 Ramadhan, Direktur CV Dimiano Konsultal Rinaldi Azmi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Kholidah, Direktur CV Althis Konsultan Ardianto, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar 2015-2016 Indra Pomi Nasution (yang paling punya peran dalam proyek tersebut), dan Imam Ghozali seorang PNS.

Juga sudah diperiksa sebagai saksi Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar April 2012 - Januari 2014 Chairussyah, dan Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Kampar Afrudin Amga, serta  Staf Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kampar Fahrizal Efendi. Dan yang terakhir diperiksa saksi lainnya  Lilik Sugijono (Karyawan Swasta).

Penyidik yang mendalami keterangan terkait dengan penyusunan Estimate Engineering (EE) proyek jembatan Kampar dan komunikasi serta  pertemuan dengan calon pelaksana pekerjaan sebelum lelang. Pada Jumat, 29 Mei 2020 lalu.

Namun sesuai informasi dan klarifikasi yang diterima oleh  redaksi zonariau.com dari  juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui pesan Whats App, bahwa KPK belum menetapkan tersangka baru.

Ia menjelaskan bahwa KPK selaku  penegak hukum selalu  bekerja harus sesuai aturan hukum yang berlaku termasuk pula ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Pengembangan perkara tersebut   akan dilakukan sejauh ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ucap Ali Fikri.29/05/2020.

Penegakan hukum oleh KPK atas Kasus mega korupsi ini sangat menggelitik  dan menarik perhatian masyarakat kampar khususnya dan masyarakat riau pada umumnya. Jika dilihat dari nilai proyek total Rp117,68 miliar dan terjadi  kerugian negara 39,2 M akan tetapi yang terjerat dan sampai di pengadilan hanyalah pejabat setingkat kepala bidang atau  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penandatangan Kontrak ( PPK). Sementara KPA nya tidak tersentuh hukum,  ada apa dengan KPK?.

Raja Adnan, SH.,MH Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development ( IMD) kepada media ini, mengatakan bahwa seharusnya KPK Tegas dan mampu mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.

"Kasus tersebut harus di usut tuntas, kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran adalah yang paling bertanggung jawab ,  yang pasti kalau Pengguna Anggaran melakukan pengawasan melekat maka tidak akan terjadi penyimpangan," ucapnya Kamis 11/06/2020.

Ia menambahkan bahwa dalam kasus tersebut Kepala Dinas yang jelas jelas terbukti melakukan pembiaran  dan PA adalah orang yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum, tegasnya.

"Jika KPK tidak menetapkan  Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sebagai tersangka maka  hal ini sangat  janggal sekali, kadisnya  terkesan kebal hukum, nah  supaya tidak menambah ketidak kercayaan publik  kepada KPK maka selayaknya  Kepala dinas saat itu harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya , jika tidak maka  terkesan hanya bawahan  yang dijadikan tumbal dan kesannya  KPK tembang pilih," ucap Raja Adnan mengakhiri.(Red)***




Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved