Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 28 Oktober 2020
INDEX BERITA

Diskes Kampar: Akui Pabrik Roti Milik Saut Tobing Tidak Miliki Perizinan Produksi PIRT
Mabes Polri Mendukung Langkah Tegas Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
Kapolda Riau Pecat Perwira Polisi Imam Zaidi Zaid Karena Kasus Bawa 16 Kilogram Sabu
Lembaga IPSPK3-RI: Meminta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi
Pabrik Roti Milik S. Tobing Tidak Miliki Izin Lingkungan Dan Hygienis Juga IPAL Atau SPAL
RR Yang Diboceng DZ Meninggal Di Tempat
LAN Riau Berharap Kepada Kapolda Riau Beri Penghargaan Kepada Anggotanya
Pengrusakan Fasilitas Warung Milik YG Sudah Satu Bulan Masih Sebatas SP2HP
Pemkab Kampar Apresiasi Program Jonguok Desa Kecamatan Tambang
Field Trip Pekansikawan Jadikan Kampar Sebagai Tujuan Study Pariwisata
Warga Meminta Pihak DPRD Dan DLH Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi Pabrik Roti
Industry Roti Rumahan Milik Tobing Edarkan Roti Tak Berlebel
Bhabinkamtibmas Monitor Musdes Pandau Jaya
Pdt. Masieli Zendrato Prases Resort 57 Resmikan Jemaat Persiapan Faomakhöda Manggis Tobal
DPRD KAMPAR Kunjungi Tugu Khatulistiwa Makam Syech Burhanudin
Masyarakat Riau Asal Nias Barat Laksanakan Deklarasi Relawan Menangkan ELMAR
LSM Dan Aktifis: Desak Polda Riau Perintahkan Jajarannya Berantas Judi Togel
Danrem 031 Wirabima Dukung Pencegahan Dan Pemberantas Narkoba
Setelah Viral Pemberitaan Di Media Oknum Wartawan Dapat Kiriman Pistol Via WA
Bupati Kampar Kunjungan Kerja Di Desa Pandau Jaya
Sökhiaro Halawa Nakhodai DPC HIMNI Kab. Siak Periode 2020-2024
Kapolda Riau Terima Penghargaan Indonesia Award 2020
UKM LIRA Riau Sesalkan Arogansi Satpol PP Kampar
Belum Di Prosesnya Perusak Fasilitas Cafe, Kapolres Janji Akan Tanyakan Sama Kapolsek
Mendalami Fakta Baru Terkait Pembunuhan Hakim Jamaluddin
Pemprov. Riau
Pemprov Riau Menangkan Gugatan Morlan S
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru

Rabu, 29/07/2020 - 21:51:54 WIB
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) -  Pemerintah Provinsi Riau memenangkan gugatan yang diajukan mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Rabu (29/7/20).

Morlan yang sudah di berhentikan  Partai PDI Perjuangan karena kasus hukum pada tanggal 2 Desember 2019  itu menolak Surat Keptusan (SK) Gubernur Riau tentang pemberhentiannya tanggal 9 April 2020 sebagai Anggota DPRD Kampar serta  menolak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Anotona Nazara calon legislatif daerah Kampar lima meliputi Siakhulu- Perhentian Raja pemenang suara terbanyak kedua.

Sidang pembacaan putusan gugatan itu dibacakan oleh Majelis hakim yang dipimpin Sri Setyowati SH MH."Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,"kata hakim.

Atas putusan hakim itu, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani SH MH mengatakan jika pihaknya menyambut baik putusan hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hakim telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan.

"Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya,"kata Ely didampingi Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH.

Terkait proses hukum selanjutnya, Ely mengaku masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red)."Kita tunggu apakah penggugat banding atau tidak,"ulasnya.

Apabila penggugat menyatakan banding papar Ely, tentu pihaknya dengan tim akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Namun apabila tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan Inkrah.

Ely menambahkan, Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar, dalam hal. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian tersebut, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk pergantian antar waktu (PAW) Morlan.

"Oleh karena itu, Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang,' sebutnya.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum, tegasnya. (Rls). 





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved