Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 28 November 2020
INDEX BERITA

Ratusan Kubit Kayu Ilegal, Mobil Dan Mesin Pengelola Kayu Di Sita KLHK Bersama Polda Riau
Judi Domino Kelas Teri Di Amankan, Judi Jenis Togel Kelas Kakap Berkeliaran
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Izin Dampak Lingkungannya Dan Izin Lainnya
Rapat Ke Dua Panitia Natal Wartawan Provinsi Riau 2020
Willy Sibarani Nakhodai DPD II IPK Kab. Pelalawan Periode 2020-2025
DPD Ikatan Pemuda Karya Inhu Dilantik Di Kantor Bupati
LPSPK3-RI, Minta BPKRI Mengaudit Penggunaan Anggaran Publikasi Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Paripurna Bahas Penyampaian Usulan Dan Peresmian Calon Pengganti Pimpinan DPRD Riau
PJMOI Riau Akan Segera Dikukuhkan
Paripurna DPRD Riau, Bahas Persetujuan Raperda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Yulisman Resmi Diusulkan Jadi Ketua DPRD Riau, Gantikan Indra Gunawan
Kapolri Idham Azis Copot Dua Kapolda
Kepala Desa Baru M, Haris Ch, Diduga Kong Kalikong Dengan Pemilik Cafe
Polsek Siak Hulu Kembali Ringkus Yang Diduga Pengedar Narkotika
Zulkifli AS Kembali Mangkir, KPK Tebang Pilih
Bupati Kampar Terima Bantuan Sepeda Motor Angkut Sampah Dari Kemen LHK
Natal Wartawan Tahun 2020 Prov Riau Tetap Dilaksanakan Dengan Mamatuhi Protokol Kesehatan
Duma Sinta Akan Gugat Secara Hukum Orang Yang Garap Tanah Miliknya
Pelaksanaan Dana ADD Di Siak Hulu Diduga Ajang Korupsi
Kejari Pekanbaru Tetapkan Abdimas Syahfitra Jadi Tersangka
Bupati Kampar Akan Menindak Lanjuti Apa yang Menjadi Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Lokasi Dan Kelengkapan Izin
Ratusan Warga Kampar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sangat Kecewa
Pemprov. Riau
Pemprov Riau Menangkan Gugatan Morlan S
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru

Rabu, 29/07/2020 - 21:51:54 WIB
Gugatan Morlan S, Kandas Di PTUN Pekanbaru***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) -  Pemerintah Provinsi Riau memenangkan gugatan yang diajukan mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Rabu (29/7/20).

Morlan yang sudah di berhentikan  Partai PDI Perjuangan karena kasus hukum pada tanggal 2 Desember 2019  itu menolak Surat Keptusan (SK) Gubernur Riau tentang pemberhentiannya tanggal 9 April 2020 sebagai Anggota DPRD Kampar serta  menolak dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Anotona Nazara calon legislatif daerah Kampar lima meliputi Siakhulu- Perhentian Raja pemenang suara terbanyak kedua.

Sidang pembacaan putusan gugatan itu dibacakan oleh Majelis hakim yang dipimpin Sri Setyowati SH MH."Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,"kata hakim.

Atas putusan hakim itu, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani SH MH mengatakan jika pihaknya menyambut baik putusan hakim PTUN Pekanbaru. Menurutnya, hakim telah memutuskan sesuai dengan fakta di persidangan.

"Alhamdulillah, kita menang dalam gugatan ini. Hakim sudah memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya,"kata Ely didampingi Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH.

Terkait proses hukum selanjutnya, Ely mengaku masih menunggu sikap dari penggugat (Morlan-red)."Kita tunggu apakah penggugat banding atau tidak,"ulasnya.

Apabila penggugat menyatakan banding papar Ely, tentu pihaknya dengan tim akan menyiapkan kontra memori bandingnya. Namun apabila tidak banding, artinya putusan itu dinyatakan Inkrah.

Ely menambahkan, Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar, dalam hal. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian tersebut, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk pergantian antar waktu (PAW) Morlan.

"Oleh karena itu, Gubernur sesuai aturan hukum, mau tidak mau harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang,' sebutnya.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum, tegasnya. (Rls). 





Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved