Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 28 Oktober 2020
INDEX BERITA

Diskes Kampar: Akui Pabrik Roti Milik Saut Tobing Tidak Miliki Perizinan Produksi PIRT
Mabes Polri Mendukung Langkah Tegas Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
Kapolda Riau Pecat Perwira Polisi Imam Zaidi Zaid Karena Kasus Bawa 16 Kilogram Sabu
Lembaga IPSPK3-RI: Meminta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi
Pabrik Roti Milik S. Tobing Tidak Miliki Izin Lingkungan Dan Hygienis Juga IPAL Atau SPAL
RR Yang Diboceng DZ Meninggal Di Tempat
LAN Riau Berharap Kepada Kapolda Riau Beri Penghargaan Kepada Anggotanya
Pengrusakan Fasilitas Warung Milik YG Sudah Satu Bulan Masih Sebatas SP2HP
Pemkab Kampar Apresiasi Program Jonguok Desa Kecamatan Tambang
Field Trip Pekansikawan Jadikan Kampar Sebagai Tujuan Study Pariwisata
Warga Meminta Pihak DPRD Dan DLH Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi Pabrik Roti
Industry Roti Rumahan Milik Tobing Edarkan Roti Tak Berlebel
Bhabinkamtibmas Monitor Musdes Pandau Jaya
Pdt. Masieli Zendrato Prases Resort 57 Resmikan Jemaat Persiapan Faomakhöda Manggis Tobal
DPRD KAMPAR Kunjungi Tugu Khatulistiwa Makam Syech Burhanudin
Masyarakat Riau Asal Nias Barat Laksanakan Deklarasi Relawan Menangkan ELMAR
LSM Dan Aktifis: Desak Polda Riau Perintahkan Jajarannya Berantas Judi Togel
Danrem 031 Wirabima Dukung Pencegahan Dan Pemberantas Narkoba
Setelah Viral Pemberitaan Di Media Oknum Wartawan Dapat Kiriman Pistol Via WA
Bupati Kampar Kunjungan Kerja Di Desa Pandau Jaya
Sökhiaro Halawa Nakhodai DPC HIMNI Kab. Siak Periode 2020-2024
Kapolda Riau Terima Penghargaan Indonesia Award 2020
UKM LIRA Riau Sesalkan Arogansi Satpol PP Kampar
Belum Di Prosesnya Perusak Fasilitas Cafe, Kapolres Janji Akan Tanyakan Sama Kapolsek
Mendalami Fakta Baru Terkait Pembunuhan Hakim Jamaluddin
Pekanbaru
Miliaran Dana Publikasi Kerjasama Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru
Plt. Sekwan: Kalau Tidak Saya Anggarkan Dana Publikasi Media Kalian Mau Bilang Apa

Senin, 03/08/2020 - 21:36:11 WIB
Plt. Sekwan Badria Rikasari dan Salah Kwitansi bukti pembayaran***
 
PEKANBARU,  (Mediatransnews.com) - Miliaran rupiah pembayaran dana publikasi kerjasama media tahun anggaran 2020  di DPRD kota Pekanbaru tidak transparan. Adapun sebagian yang di bayar terkesan main kucing-kucingan tebang pilih pun terjadi. Mencuatnya dana pembayaran dana publikasi media yang terjadi di DPRD kota Pekanbaru itu, hal ini disinyalir berawal viralnya pemberitaan dana publikasi media yang tak kunjung dibayar selama enam bulan sehingga membuat jajaran  di pengguna anggaran kebakaran jenggot, akibat diserbu kuli tinta untuk mencari kebenaran.

Hal tersebut tercetus, ketika beberapa wartawan Senin (27/7) mendatangai dan konfirmasi kepada Plt. Sekwan,  Badria Rikasari diruang kerjanya. Menurut Rika setiap harinya saya membantu dewan  45 orang dan kalian selalu ribut-ribut, selagi kalian ribut saya tidak akan menjalankannya, tegas Rika.
 
Lebih lanjut Rika menyampaikan, kalau tidak saya anggarkan dana publikasi media  kalian mau bilang apa, saya (Rika-red) penangung jawab disini, kalau masalah data pembayaran semua lengkap jawabnya dengan sedikit emosi.
Untuk pembayaran TA 2020 sebagian sudah dilakukan minggu lalu, kata Rika  namun ketika disinggung ada yang mendapat satu dan lebih dari satu Rika membantah, bahwa pembayaran advertorial hanya satu per media, katanya.

Anehnya Plt. Sekwan, juga menyampaikan, ada beberapa media yang ia telah bayar. Dan masih ada beberapa media yang belum di bayar, termasuk media oknum wartawan yang memberitakan dirinya selama ini yang membuat dirinya sangat kecewa, ungkap Rika.

Saat wartawan menanyakan, berapa media yang sudah di bayar, media apa saja dan berapa judul kegiatan tiap media juga berapa harga perjudul?. Jawab Rika, ada beberapa media yang sudah di bayar dan kita bayar satu judul tiap media, namun Rika tidak menjawab media apa saja yang sudah dibayar.

Semenatara menurut hasil penelusuran media dilapangan, apa yang disampaikan PPTK Rika, terhadap dana publikasi di DPRD Kota Pekanbaru, hanya pemanis bibir saja. Buktinya ada media yang dapat dua, kalau Rika mengatakan dapat satu itu bohong, apa perlu kita sampaikan buktinya. sudah ada sama kita jelas sumber yang tidak mau disebut namanya.

Lanjut sumber, sekarang mereka (Rika-red) kebakaran jenggot akibat pemberitaan itu konon kabarnya dampak pemberitaan itu, membuat kepala Rika sedikit pusing. Dan lagi pula, selama ini dia (Rika-red) menganggap dirinya manusia paling bersih dan wartawan yang menjalin kerjasama di DPRD Kota Pekanbaru bisa diaturnya. Sudah kena batunya baru dibilang wartawan dibilang cari ribut atau ribut-ribut padahal Rika sendiri yang mempersulit rekan media, jelas sumber.

Di tempat terpisah, menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Medai Online Indonesia (DPW MOI) Riau, Amponiman via ponselnya, Selasa ( 28/7) menyampaikan, seharusnya mereka (Rika-red) harus transparan terhadap anggaran publikasi media, 
yang mana Dewan Pimpinan Wilayah Riau Media Online Indonesia (DPW-MOI) Riau, minggu laly kita telah menyurati unsur pimpinan DPRD kota beserta  seluruh ketua Fraksi, yang sampai saat ini kita masih belum mendapat jawaban atau tanggapan dari dewan yang bersangkutan.

Lanjut Poniman, bahwa inti dalam surat kita, kita minta kepada pihak DPRD Kota Pekanbaru selaku penyambung lidah rakyat, berkenan menerima dan memberi penjelasan kepada  publik melalui rapat dengar pendapat (RDP) nantinya dan kita minta siapa saja media yang sudah menerima anggaran publikasi tersebut, juga seperti apa sistim pembayarannya, agar dibuka bersama-sama, tegas dam pinta  Poniman yang juga salah satu pimpinan di salah satu media online ini. (Tim/Red)*** Bersambung



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved