PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Dugaan kasus korupsi dana humas DPRD Riau yang sedang di usut oleh kejati Riau mendapat tanggapan dari beberapa pihak.

Sebagaimana di beritakan beberapa media online, cetak baik lokal maupun media nasional,  bahwa Korupsi dana media DPRD Riau 2017-2019 sedang dalam penyelidikan oleh team aspidsus kejaksaan tinggi Riau.

Aspidsus Hilman Azazi kepada media mengatakan bahwa sudah memeriksa pejabat di kehumasan DPRD Riau dan juga media-media yang bekerjasama yang diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran humas DPRD Riau. Pada Senin  lalu, 11/08/2020.

Sefianus Zai, salah satu aktifis penggiat hukum dan korupsi, direktur LBH Bela Rakyat Nusantara ( BERNAS ), sangat berharap kasus ini di bongkar habis oleh penegak hukum.
Dan meminta kejaksaan tinggi riau tidak ragu menaikkan kepenyidikan karena indikasi pidananya sudah nyata.

"Kami dari LBH Bernas meminta agar kejaksaan jangan ragu-ragu, tetapkan tersangka, pemilik media yang bekerja sama dengan pejabat melakukan tindak pidana korupsi juga harus di proses, agar masyarakat percaya atas kredibilitas kejaksaan," tegas Zai.

"Sudah saat nya Kejaksaan transparan dan berani agar masyarakat yakin bahwa kejaksaan profesional dan tidak ikut kecipratan, karena selama ini stigma ditengah-tengah masyarakat bahwa penegak hukum tidak tegas dan terkesan ragu-ragu karena ada sesuatu di balik itu," ucap nya.

Kita selaku masyarakat Riau yang ingin tegaknya supremasi hukum mendukung Kejaksaan Ungkap tuntas kasus ini.

"Kami juga selaku pemilik media ternyata selama ini di kibulin, katanya tidak ada anggaran, eh ternyata seperti itu kelakuan mereka," pungkas Zai yang merupakan Ketua DPD Lembaga Anti Narkotika Riau ini.

Di tempat terpisah. Rony BT,  Ketum LSM-IPPH, sangat apresiasi kinerja kajati riau untuk mengusut korupsi yang masih merajalele di Riau, khususnya di Humas-humas instasi yang ada di riau, seperti yang terjadi di Humas DPRD Rokan hilir, yang mana sudah tiga mantan sekwan DPRD rokan hilir tersandung dengan hukum bahkan sudah ada yang masuk bui.

Dan yang baru-baru ini viral masalah dana publikasi media di humas DPRD Riau yang sudah di tangani oleh kajati riau. Juga yang viral di beberapa media masalah dana publikasi media yang di kelola sekwan DPRD kota pekanbaru yang mana tiap tahun anggaran menjadi sorotan kaum kulit tintah, bahkan dengar info sudah pernah di laporkan ke polda, kajati dan kajari pekanbaru, namun sampai saat ini belum ada respon dari dari pihak penegak hukum terkait persoalan tersebut. Ucap Rony.

Lanjut Rony, dalam persoalan tersebut diatas, kita dari lembaga swadaya masyarakat, sangat berharap kepada pihak terkait yakni penegak hukum agar tidak pilih kasih dalam menangani kasus apapun. Termasuk dalam kasus masalah dana publikasi media di sekwan DPRD kota pekanbaru yang sangat viral di beberapa media. Kita berharap penegak hukum untuk mengusut tuntas. Harap Rony. (Tim)***