Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 24 Oktober 2020
INDEX BERITA

RR Yang Diboceng DZ Meninggal Di Tempat
LAN Riau Berharap Kepada Kapolda Riau Beri Penghargaan Kepada Anggotanya
Pengrusakan Fasilitas Warung Milik YG Sudah Satu Bulan Masih Sebatas SP2HP
Pemkab Kampar Apresiasi Program Jonguok Desa Kecamatan Tambang
Field Trip Pekansikawan Jadikan Kampar Sebagai Tujuan Study Pariwisata
Warga Meminta Pihak DPRD Dan DLH Kabupaten Kampar Turun Ke Lokasi Pabrik Roti
Industry Roti Rumahan Milik Tobing Edarkan Roti Tak Berlebel
Bhabinkamtibmas Monitor Musdes Pandau Jaya
Pdt. Masieli Zendrato Prases Resort 57 Resmikan Jemaat Persiapan Faomakhöda Manggis Tobal
DPRD KAMPAR Kunjungi Tugu Khatulistiwa Makam Syech Burhanudin
Masyarakat Riau Asal Nias Barat Laksanakan Deklarasi Relawan Menangkan ELMAR
LSM Dan Aktifis: Desak Polda Riau Perintahkan Jajarannya Berantas Judi Togel
Danrem 031 Wirabima Dukung Pencegahan Dan Pemberantas Narkoba
Setelah Viral Pemberitaan Di Media Oknum Wartawan Dapat Kiriman Pistol Via WA
Bupati Kampar Kunjungan Kerja Di Desa Pandau Jaya
Sökhiaro Halawa Nakhodai DPC HIMNI Kab. Siak Periode 2020-2024
Kapolda Riau Terima Penghargaan Indonesia Award 2020
UKM LIRA Riau Sesalkan Arogansi Satpol PP Kampar
Belum Di Prosesnya Perusak Fasilitas Cafe, Kapolres Janji Akan Tanyakan Sama Kapolsek
Mendalami Fakta Baru Terkait Pembunuhan Hakim Jamaluddin
Mewakili Bupati Kampar Monitoring Seluruh Posko PSBM Yang Barada Di Siak Hulu
Pemda Kampar Terus Upayakan Pencegahan Covid-19
Kades Pandau Jaya Melaksanakan Patroli Malam
Menkes RI: Pers Pahlawan Bangsa Ditengah Pandemi
Dua Ribuan Lebih Mobil Plat Merah Nunggak Pajak
Pelalawan
PT. MUP Diduga Kangkangi Hak Normatif Yatina Halawa
Sefianus Zai : PT. MUP Sebaiknya Taat Hukum UU Ketenaga Kerjaan

Jumat, 18/09/2020 - 08:21:52 WIB
Ketua LBH Bernas Saat Menyerahkan Surat Somasi Kepada Salah Satu Staf PT. MUP. 16/09/2020***
 
PELALAWAN, (Mediatransnews) - LBH Bernas yang menjadi Kuasa hukum Yatina Halawa, melayangkan somasi kepada pihak pimpinan PT. Mitra Unggul Perkasa ( MUP ), terkait atas tidak dibayarkannya hak buruh. Seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan kepada Yatina Halawa.

Team kuasa hukum Yatina Halawa yang dipimpin oleh Direktur LBH Bernas Sefianus Zai, SH bersama Irfan Meisyahputra, SH tiba di kantor PT. MUP Gondai, Langgam Pelalawan dan langsung menyerahkan surat somasi kepada salah satu staf PT. MUP. Rabu, 16/09/2020.

Kepada media Sefianus Zai, SH menyampaikan bahwa somasi terhadap PT. MUP atas nama Yatina Halawa ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak normatif Yatina Halawa yang sudah bekerja di perusahaan tersebut semenjak  tahun 1995 atau kurang lebih 25 tahun telah mengabdi perusahaan tersebut.

"Saat ini klien kami sudah tua dan sudah sakit-sakitan, Ibu YH kasihan sekali, seperti ditelantarkan saja setelah tenaga dimasa mudanya di manfaatkan atau di perginakan oleh perusahaan, kini  perusahaan memberhentikan YH (klien) kami tanpa membayar uang pesangon sepersen pun, ini sangat kita sesalkan perilaku pihak perusahaan,"ucap Zai.

Sefianus Zai, memaparkan bahwa semestinya perusahaan membayarkan hak-hak normatif Yatina Halawa seperti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai  UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  Pasal 156 berbunyi " Pengusaha wajib membayar  uang pesangon , uang penghargaan  masa kerja dan pengganti uang hak lainnya".

"Kita berharap kepada pihak pimpinan PT.MUP taat hukum dan melaksanakan UU ketenagakerjaan," tegas Sefianus Zai.

Pantauan media  Yatina Halawa yang kini menumpang dirumah anaknya yang terlihat tampak kurus kering dan batuk-batuk.

"Saya sangat minta tolong agar Bapak-bapak membantu saya dan memperjuangkan hak saya, saya sudah bekerja disini sejak tahun 1995, dulu kebun ini baru di buka , saat itu  kerja saya di  pembimbitan sawit,"ujarnya lirih sambil batuk-batuk. Kuasa hukum menirukan perkataan YH kepada media.

Yatina Halawa, mengatakan bahwa pihak perusahaan melalui mandor pernah menyampaikan bahwa manajemen hanya bersedia memberi uang sagu hati kepadanya sebesar 10 juta rupiah, namun ia menolak dan merasa tidak seimbang dengan besaran haknya yang sesungguhnya.

Irfan Meisyahputra, SH mengatakan bahwa jika dihitung sejak Ibu Yatina ini bekerja di PT. MUP sejak tahun 1995 maka total haknya adalah berkisar Rp.96.676.732 dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Uang Pesangon Masa kerja 25 tahun
a. Pesangon 2 x 9 x 3.002.383 ................ =  Rp.54.042.894
b. Penghargaan masa kerja  10 x 3.002.383  =  Rp.30.023830
Sub total  ...................    ...................... =  Rp.84.066.724
c. Uang penggantiah Hak 15% x 84.066.724  =  Rp.12.610.008
TOTAL .................................................= Rp.96.676.732

( Sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah )

"Kami berharap pihak perusahaan dapat segera membayarkan hak-hak Ibu Yatina ini selain itu demi kemanusiaan karena Ibu ini sedang sakit keras juga agar manajemen terhindar dari perbuatan melawan hukum,"ujar Ifan.

Di tempat terpisah. Wkl Katua LSM-IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) MOI Zai. Meminta pihak perusahaan agar mematuhi UU ketenaga kerja sesuai hak buruh, kalau mencermati dan menelaah kronologis tersebut diatas bahwa pihak perusahaan yang bersangkutan sudah tidak manusiawi, yang mana oknum pekerja telah mengabdi sekian puluh tahun tapi yang ia dapat dari perusahaan nol alias di berhentikan begitu saja tanpa ada perhatian perusahaan atas pengabdian YH. Hal ini sudah pihak PT. MUP telah mengangkangi aturan UU Tenaga No.13 Tahun 2013. Tegas Moi.

Tambah Moi, meminta kepada pihak dinas ke tenaga kerja yang membidanginya, agar segera menindaklanjuti dan mengusut persoalan tersebut. Ucap Moi, kamis, 16/9/20. (Red)***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved