Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 25 November 2020
INDEX BERITA

Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Izin Dampak Lingkungannya Dan Izin Lainnya
Rapat Ke Dua Panitia Natal Wartawan Provinsi Riau 2020
Willy Sibarani Nakhodai DPD II IPK Kab. Pelalawan Periode 2020-2025
DPD Ikatan Pemuda Karya Inhu Dilantik Di Kantor Bupati
LPSPK3-RI, Minta BPKRI Mengaudit Penggunaan Anggaran Publikasi Media Di Sekwan DPRD Pekanbaru
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Sosialisasikan Pilkada Serentak, Tim FPK Riau Berkunjung Ke 12 Kabupaten/Kota Di Riau
Paripurna Bahas Penyampaian Usulan Dan Peresmian Calon Pengganti Pimpinan
PJMOI Riau Akan Segera Dikukuhkan
Paripurna DPRD Riau, Bahas Persetujuan Raperda Perubahan Tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Yulisman Resmi Diusulkan Jadi Ketua DPRD Riau, Gantikan Indra Gunawan
Kapolri Idham Azis Copot Dua Kapolda
Kepala Desa Baru M, Haris Ch, Diduga Kong Kalikong Dengan Pemilik Cafe
Polsek Siak Hulu Kembali Ringkus Yang Diduga Pengedar Narkotika
Zulkifli AS Kembali Mangkir, KPK Tebang Pilih
Bupati Kampar Terima Bantuan Sepeda Motor Angkut Sampah Dari Kemen LHK
Natal Wartawan Tahun 2020 Prov Riau Tetap Dilaksanakan Dengan Mamatuhi Protokol Kesehatan
Duma Sinta Akan Gugat Secara Hukum Orang Yang Garap Tanah Miliknya
Pelaksanaan Dana ADD Di Siak Hulu Diduga Ajang Korupsi
Kejari Pekanbaru Tetapkan Abdimas Syahfitra Jadi Tersangka
Bupati Kampar Akan Menindak Lanjuti Apa yang Menjadi Aspirasi Masyarakat
Anggota DPRD Kampar Desak Instansi Terkait Dan Aparat Cek Lokasi Dan Kelengkapan Izin
Ratusan Warga Kampar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sangat Kecewa
Hutomolim Alias Tony Pemilik Pabrik Nata De Coco Tuduh Wartawan Memaksa Dan Kasar
Kadiskes Kampar: Untuk Memulai Usaha, Harus Mengurus Izin Terlebih Dahulu
Kampar
Areal PT RPS Sudah Tidak Sesuai Peruntukan
Aliman Makmur: Areal PT RPS Bukan Lagi Di Kawasan Industri

Senin, 21/09/2020 - 17:30:32 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Kampar Anotona Nazara, SE saat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)***
 
KAMPAR, (Mediatransnews) - Anggota DPRD Kabupaten Kampar Anotona Nazara, SE saat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar, terkait aktifitas PT Riau Perkasa Stell (RPS), yang berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan ini diterima Kepala Dinas DLH Kampar DR.Ir. Aliman Makmur, PC.Hd diruang kerjanya, Senin (20/9/2020).

Dalam kegiatan koordinasi terungkap, bahwa berdasarkan tata ruang Kabupaten Kampar, areal PT RPS bukan lagi di kawasan industri, melainkan wilayah pemukiman masyarakat.

"Jika dulu telah diterbitkan izin lingkungannya, namun kini tata letaknya sudah tidak sesuai lagi," kata Aliman.

Disampaikan, bahwa terkait legalitas PT RPS menjadi problem saat ini. Karena, perusahaan lebih dulu berdiri di wilayah itu, ucapnya.

Namun demikian, lanjut Aliman, perusahaan tidak boleh melakukan pengembangan di areal tersebut.

"Kita sudah memberikan teguran kepada pihak perusahaan terhadap pengembangan dan pengolahan B3," jelasnya.

Dikatakan Aliman, apapun aktifitas pembangunan yang menimbulkan terjadinya perubahan bentuk muka bumi, harus ada analisis dampak lingkungannya.

Sementara, Anatona Nazara meminta pihak perusahaan dapat mengikuti himbauan dari DLH Kampar dan pindah lokasi sesuai peruntukan.

Terlebih, adanya kejadian meledaknya tungku yang berdampak kerusakan terhadap rumah warga disekitar perusahaan.

"Ini membuktikan, bahwa keberadaan perusahaan sudah tidak cocok lagi ditempat tersebut," tuturnya.

Di tempat terpisah. Rony BT, Ketua LSM-IPPH,  yang di mintain tanggan oleh media ini melalui telepon pribadinya, senin 21/9/20. Terkait keberadaan lokasi pabrik RPS. Mengatakan, keberadaan lokasi PT RPS sudah tidak layak bagi lingkungan warga karena proses produksi baja, tentu adanya sisa berupa slag dan mill scale. Keduanya dianggap sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Lanjut Rony, hal tersebut memang selalu menjadi isu di sektor industri baja yang disebut sebagai the mother of industry. Maka kebaradaan PT RPS bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan warga sekitar. Maka dalam persoalan  tersebut di atas kita dari lembaga LSM-IPPH, meminta kepada pemerintah daerah agar mencari solusi pemindahan Pabrik PT. RPS tersebut sesuai peruntukannya. (Yg)***




Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved