Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 06 Maret 2021
INDEX BERITA

Polsek Siak Hulu Sikat Habis Pengedar Shabu Di Wilayahnya
Kapolda Riau Gencarkan Upaya Pemadaman Karhutla Di Pulau Merbau Dan Bengkalis
Polsek Siak Hulu Tangkap Tersangka Pengedar Shabu Di Desa Pandau Jaya
Polda Riau Sita 40 KG Shabu Dan 50 Ribu Butir Pil Ekstasi Dihari Ke-10 Operasi Antik 2021
Jumat Baroqah, Kasat Reskrim Polres Kampar Kembali Makan Siang Bersama Masyarakat
DPD LAN Riau Apresiasi Kinerja Polres Kampar Terkait Pemberantas Narkoba
Kapolsek Siak Hulu Bersama Danramil Pimpin Pedamkan Kebakaran Lahan Sawit Warga
Marak Pemberantasan Judi Jenis Togel Di Wilayah Kampar
Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Acungkan Jempol Dan Berikan Apresiasi Program TMMD
Kapolda Riau Dan Istri Padamkan Karhutla Di Wilayah Rupat Bengkalis
Pengukuhan Panitia Pembangunan Gereja Bnkp Kota Pekanbaru Resort 60 BNKP
Keluarga AZ (Alm) Buat Laporan Dan Keterangan Ke Polsek Dengan Didampingi Kuasa Hukum
Pemkab Kampar Terima Penghargaan Pelayanan KB MKJP Terbaik Tingkat Provinsi Riau
Indriyanto Seno Adji : Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Pelanggaran Pidana
Proses Hukum Atas Pembunuhan Adieli Zebua, Keluarga Korban Beri Kuasa Kepada Sejumlah Advokat
Telusuri Hot Spot Yang Terpantau Aplikasi Dashboard Lancang Kuning, AKP Rusyandi Turun Lapangan
Sejumlah Media Online Di Dilapor Kuasa Hukum SZH Ke Dewan Pers
FG (Korban), Mendesak Aparat Agar Laporannya Di Tangani Dengan Serius
Satreskrim Polres Kampar Kembali Gelar Program Jumat Barokah
Kapolsek Tapung Bagikan Masker Kepada Warga Di Pasar Muara Mahat Baru
Ratusan Media Mendapat Sertifikat Dari Dubes Maroko, Salah Satunya Beritatime.com
3 Orang Pelaku Di Tangkap Saat Mau Menggunakan Narkotika Jenis Sabu
BEM SE RIAU Berjuang Memperjuangkan Ketiga Mahasiswa Yang Di D.O Rektor
Pencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK Dan WBBM
Mediasi Terkait Penganiayaan AZ Secara Kekerasan Hingga Tewas
Pekanbaru
Realisasi Belanja Iklan Nasional Yang Ratusan Triliun Pertahun
DPD SPRI Riau Gelar Seminar Menghapus Praktek Monopoli Belanja Iklan Media

Sabtu, 16/01/2021 - 12:03:30 WIB
DPD SPRI Riau Saat Gelar Seminar Menghapus Praktek Monopoli Belanja Iklan Media***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)
-  DPD SPRI Riau (Serikat Pers Republik Indonesia), Salah satu
Organisasi Pers di Indonesia, yang telah berusia 21 tahun, dan yang
semakin menguatkan peran dan fungsinya dalam dunia Pers, dengan
memperjuangkan kebebasan Pers, dan kesejahteraan perusahaan Pers,
sebagaimana tertuang didalam UU Pers, seminar di laksanakan Jumat,
15/1/2021.

Salah satu cara yang dilakukan oleh DPD SPRI Riau
dalam mewujudkan fungsinya sebagai organisasi Pers adalah dengan
mengangkat realisasi belanja iklan Nasional yang ratusan triliun rupiah
pertahun, sebagai tema dan bahan seminar dengan pola diskusi panel,
dengan mengundang berbagai narasumber yakni kalangan Pemerintah Daerah,
Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, Kanwil I KPPU Medan, Pakar Hukum pidana,
dan Tokoh Pers Riau.

Diskusi yang digelar selama kurang lebih 4
jam itu, pun berlangsung menarik dan mampu memukau para peserta yang
terdiri dari perusahaan media lokal, organisasi Pers, insan Pers Riau,
dan sejumlah akademisi.

Dalam mengawali materinya, ketua DPD Riau
SPRI, Feri Sibarani, STP menguraikan kepada peserta dan Narasumber,
bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi, termasuk didalam dunia Pers, tidak
boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sebagaimana di
amanatkan dan di jamin oleh Undang-undang.

,"Dari informasi yang
kami temukan, ternyata ada ketidak adilan ekonomi sebagai praktek
monopoli belanja iklan Nasional oleh sejumlah media besar di Jakarta,
ini sangat tidak adil, karena media di daerah tidak mendapatkan
kesempatan sama sekali, bagaimana ini bisa terjadi pak ? Tanya Feri
kepada Ramli Simanjuntak, selaku Kakanwil I KPPU Medan.

Namun
diketehui, atas pertanyaan Ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, Ramli
Simanjuntak dari Kanwil I KPPU Medan, dengan panjang lebar memaparkan
pendapatnya, bahwa terkait jumlah belanja iklan Nasional sebesar ratusan
triliun rupiah, di akuinya dan disebutnya sebagai informasi yang real
sesuai fakta, namun dirinya tidak sepakat bahwa kejadian tersebut
sebagai praktek monopoli.

,"Setelah kami evaluasi akan hal itu,
maka sesungguhnya bukan praktek monopoli, melainkan monopoli yang diatur
dengan regulasi, jadi hal itu dapat dimungkinkan terjadi, dimana
perusahaan pengiklan adalah raja, dan berhak untuk memilih kepada media
mana ia akan belanja iklannya, karena semua perusahaan akan lebih
memilih media besar dan punya cakupan yang lebih luas, dimana akan
menjangkau lebih banyak pemirsa yang akan melihat iklan nya," terang
Ramli.

Kegiatan seminar yang berlangsung dengan menarik serta
mengedukasi para insan pers itu, berjalan sangat menarik, karena
mengupas soal adanya belanja iklan Nasional media, sebesar ratusan
triliun, yang hanya dikuasai oleh sekelompok media besar nasional. Ketua
DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, selaku moderator dalam seminar itu,
berkali-kali meminta narasumber, khususnya kanwil I KPPU Medan, Ramli
Simanjuntak, untuk menjelaskan mengapa praktek monopoli belanja iklan
Nasional di Media tersebut dapat berjaya di Negara yang berasaskan
Pancasila dan UUD 1945 dengan paham demokrasi serta keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

,"Jika begitu adanya, lantas dimana
keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi falsafah kita semua, termasuk
oleh para perusahaan pengiklan, yang tidak boleh hanya memikirkan soal
keuntungan semata tanpa mempertimbagkan keadilan dan kesenjangan ekonomi
yang di akibatkan praktek monopoli itu," lanjut Feri.

Selanjutnya
Feri juga mengutip pada pasal 2 ayat (1), UU nomor 5 tahun 1999,
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang
mengatakan perusahaan tidak boleh melakukan itu, melainkan harus
memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada perusahaan besar,
menengah, dan kecil, guna menjamin kesejahteraan semua warga negara.

,"Kepada
narasumber dari kanwil I KPPU Medan, apa yang terjadi dengan kenyataan
belanja Iklan seperti yang dilansir oleh media ternama di Indonesia,
bahwa ditemukannya nilai yang sangat besar terkait belanja iklan
Nasional, dan dikuasai oleh segelintir media besar nasional, apakah ini
adil? dan sengaja di biarkan atau bagaimana?,"Tanya Feri Sibarani.

Feri
dengan tegas mengatakan, disamping berbagai alasan bisnis para
pengiklan untuk tidak membagi belanja iklan nya kepada media-media di
daerah, konsekwensinya ada bentuk ketidakadilan ekonomi dan ketidak
perdulian Pemerintah terhadap nasib ribuan perusahaan media di daerah.

,"Apakah
boleh perusahaan pengiklan dengan semaunya dan tanpa mempertimbangkan
prinsip keadilan ekonomi sebagaimana tertuang didalam UUD 1945, dalam
merealisasikan belanja iklannya yang hanya tertuju pada media-media
besar di pusat Negara, sementara ribuan media di daerah diabaikan
sehingga terjadi kesenjangan ekonomi? ," Tanya Feri Sibarani.

Atas
hal itu, Ramli Simanjuntak pun tidak banyak memberikan analisanya,
melainkan sebagai peran KPPU ia mengakui hanya pada evaluasi regulasi
yang ada. Ramli mengatakan, atas dasar evaluasi pihaknya terhadap
realisasi anggaran belanja iklan Nasional tersebut, tidak menemukan
adanya praktek monopoli, melainkan monopoli yang diatur dalam
Undang-undang.

,"Negara memang bisa memberikan aturan monopoli
itu kepada perusahaan besar, sebut saja, ada Pertamina, ada PLN, ada
Bandara, semua itu kan hak monopoli yang diatur, sehingga boleh saja,"
urai Ramli Simanjuntak.

Menurutnya, sepanjang kegiatan belanja
iklan Nasional tersebut tidak dilakukan secara Kong kali Kong, atau
adanya praktek monopoli, maka itu boleh.

Namun disisi lain, pakar
hukum pidana Riau, Dr. Zulkarnain, SH.,M.H, dari Universitas Islam Riau
(UIR), dalam pandangan hukumnya mengatakan, di Negara yang berdasarkan
demokrasi Pancasila dan UUD 1945, tindakan monopoli atau persaingan
usaha tidak sehat itu tidak dibenarkan.

,"Penguasaan Belanja
Iklan Nasional sebesar ratusan triliun rupiah oleh sekelompok media ini
pantas untuk di lakukan penyeledikan, apakah benar kegiatan seperti ini
dapat dibenarkan secara hukum, karena sangat jelas adanya penguasaan
atas suatu kegiatan usaha, tertutupnya akses atau kesempatan kepada
media kecil didaerah, ini merupakan ranahnya Pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan agar perusahaan media lokal tidak mati," ujar
Zulkarnain.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Kajati
Riau, dimana menurut staf Asintel Kejati Riau ini, pihaknya tertarik
untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang diberikan oleh angka
belanja iklan Nasional tersebut kepada Negara.

,"Fungsi kami
adalah sebagai penuntut umum, dari proses belanja iklan Nasional
tersebut, misalnya dari harga satuan produk yang sangat mahal, benarkah
ada nilai tambah ke Negara? Atau siapa saja yang menikmati? Ini perlu
upaya penyelidikan, dan jika ada indikasi, kami akan lakukan proses
hukum terhadap unsur-unsur korupsi," katanya.

Diakhir acara
seminar sehari SPRI, Ketua DPD Riau SPRI, Feri Siabrani, STP, juga
menilai bahwa masa depan media khususnya di Riau, disebutnya sudah
semakin padam. Menurutnya jika dilihat dari sisi kehidupan pers,
menunjukkan, suatu indikasi masadepan kelam, dimana dalam mendapatkan
income dari sektor iklan sangat minim, sementara disisi lain, media
harus terus mencari informasi untuk kebutuhan pemberitaan, dan
pemerintah sekan tidak mau perduli.

Atas hal itu, SPRI
berkeinginan untuk mencari terobosan baru, guna memenuhi kebutuhan
finansial perusahaan Pers, diamana dalam waktu ke waktu, SPRI melihat
adanya suatu potensi yang dapat di raih, yakni belanja iklan Nasional
ratusan triliun rupiah, yang selama ini di monopoli oleh segelintir
media besar, namun dalam hal ini, Pemerintah sebagai penyelenggara
Negara di minta untuk hadir dalam sengkarut dunia perusahaan media yang
kian larut dalam sebuah teka teki perjalanan hidup.

,"Semoga
insan pers yang tergabung kedalam SPRI, kita dapat berjuang
bersama-sama, untuk merebut hak-hak kita. Keadilan ekonomi dan demokrasi
adalah hak asasi manusia, yang harus kita rebut, kita tidak boleh
tinggal diam dan menunggu, mari kita bersatu," Pungkas Feri.***



Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved