Terkait Pembukaan Rek Panitia Pembangunan Gereja

Aktivis L Yunus: "Kalau Benar Oknum Pegawai BRI Itu Terpapar Faham Radikal, Akan Kita Lapor!"

Aktivis L Yunus, Oknum Pegawai Bank BRI Cab. Sail, Hangtuah Pekanbaru (kiri) dan Bukti Buku Tabungan Panitia Lahan Gereja yang dikeluarkan Bank yang sama tahun 2017 sila
PEKANBARU, (Mediatransnews) - Menindaklanjuti Polemik yang terjadi antara Para Panitia Pembangunan Gereja BNKP Kota Pekanbaru dengan Oknum Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sail, turut membuat Aktivis Riau ini ambil sikap.

Bertempat di Lobby Utama Grand Suka Hotel, Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru (17/3/2021), Aktivis Larshen Yunus sampaikan rasa Kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang justru menghambat sekaligus mempersulit proses Penerbitan Buku Rekening Tabungan Panitia Pembangunan Gereja tersebut.

"Kami dapat informasi, bahwa sedari awal Panitia Pembangunan Gereja itu sudah mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku di BRI KCP Sail tersebut, mereka juga sudah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dan tentunya mereka juga ikut sekaligus mulai Antri dari Pagi hingga Sore Hari, sampai akhirnya Kantor itu tutup, Tapi Nyatanya Permohonan itu tak Dikabulkan" tutur Larshen Yunus, Ketua Presidium Pusat (PP) Gerakan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI).

Atas informasi itu, membuat Lembaga yang dipimpin Aktivis Larshen Yunus Geram dan Sangat Kecewa.

Berangkat dari Keluhan tersebut, Aktivis Larshen Yunus bersama dengan Pengurus PP GAMARI akan segera menyikapi polemik itu dengan tindakan yang lebih serius lagi.

"InshaAllah, Kalau memang benar Oknum Pegawai BRI itu Terpapar Faham Radikal, Besok atau Lusa Kami akan Sampaikan Laporan Resmi ke Polda Riau dan Juga disertai dengan Tembusan Surat ke Kantor Wilayah (Kanwil) BRI Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru" ungkap Larshen Yunus, dengan nada geram.

Sampai diterbitkannya berita ini, Aktivis Larshen Yunus juga menunjukkan beberapa berkas, kaitannya dengan Undang-Undang (UU) Perbankan terkhusus bagi Bank yang masuk Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sangat Mengecam dan Melarang Keras Oknum Pegawainya terlibat dalam Skandal Virus Radikal. (Tim)***


TERKAIT