Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 16 Juni 2021
INDEX BERITA

Nazar : Berharap Kepada Pihak Perusahaan - Perusahaan Dapat Membantu
Bupati Pelalawan: Minta Beberapa Perusahan Berkontribusi Dalam Pemeliharaan Jalan
Kampar Targetkan Tanam Padi Seluas 6 Ribu Hektar Tahun 2021
Bupati Zukri Tegaskan OPD Mengambil Kebijakan Untuk Demi Kesejahteraan Masyarakat
Muslimawati Catur Sosialisasikan Pemanfaatan Agar Sampah Bernilai Ekonomi
H.Zukri Bupati Pelalawan Panggil Tujuh Perusahaan Yang Beroperasi Di Beberapa Kecamatan
Catur : Mahasiswa Bagian Tak Terpisahkan Dari Pemerintah Dan Masyarakat Kampar
H. Syafaruddin Poti, SH Wkl Ketua DPRD Prov Riau Terima Kunjungan Pansus Kehutanan DPRD Prov Sumut
Pelayanan Khususnya Dalam Pelayanan Terhadap Kebakaran
DPRD Kampar Terima Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Pelaksanaan APBD Tahun 2020
Bupati H.Zukri : Beri Sanksi Kepada PKS Pemegang DO Monopoli Tunggal
H. Catur Sugeng Bupati Kampar Lantik Pengurus IPRY-KK Periode 2021-2022
Pemkab Kampar Ikuti Rapat Persiapan MTQ Provinsi Riau Dan STQ Tingkat Nasional Tahun 2021
Bupati Kampar dan Gubernur Sumut Jadi Saksi Pernikahan
Bupati Kampar Sampaikan Hasil Peninjauan Langsung Ke Kuntu Darussalam
Kapolri Sigit Akan Tegur Kapolda Dan Kapolres Yang Belum Tindak Premanisme
Syamsuar Gubernur Riau Ajak Masyarakat Doakan Almarhum Istri Menku Ham Yasonna
Pendemi Covid-19 Tak Halangi Kita Jalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Yusri : Ini Momentum Kebangkitan Petani Di Kabupaten Kampar
Bupati Kampar Sampaikan Pengantar Dan Jawaban Ranperda
Bupati Kuansing: Mari Kita Berikhtiar Bersama Untuk Mewujudkan Kuansing Bermarwah
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020
Bupati Rokan Hilir Resmikan Hutan Kota Bagansiapiapi
Pemkab Kampar Tekankan OPD Untuk Tingkatkan Peserta JKN-KIS
Listyo Sigit Paparkan 5 Manajemen Kontijensi Tangani Zona Merah Covid-19
Nasional
Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022
Firli Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Minta Fee Proyek

Kamis, 15/04/2021 - 08:12:13 WIB
Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ***
 
JAKARTA, (Mediatransnews)  - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap, kepala daerah tidak lagi meminta fee proyek yang masuk. Hal ini dikatakannya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022.

Firli yakin, seluruh gubernur di Tanah Air paham dengan program nasional yang harus dijalankan pemerintah daerah. Kepala daerah pun memiliki visi misi yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunannya.

"Jadi berapa besaran anggarannya, program apa saja, sehingga saya kira paham daerah daerah mana saja yang rentan terjadi korupsi. Satu, pasti ada pengadaan barang jasa, itu rentan sekali. Jadi saya minta tidak ada lagi kepala daerah minta fee proyek," kata Firli, Selasa (13/4/2021).

Dia juga meminta jangan lagi ada suap menyuap dalam penetapan APBD atau persetujuan terkait laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah. Jika itu terjadi, kata Firli, maka akan berhadapan dengan penegakan hukum.

"Karenanya kita kedepankan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Perbaikan sistem baik itu pengadaan, perencanaan, pengadan barang jasa, penyusunan e-catalog, sehingga semua orang memiliki kesempatan berusaha. Dan dia akan transparan, akuntabel dan tentunya akan terhindar dari praktik korupsi," ucap Firli.

Dia menegaskan, KPK tidak pernah absen terkait kegiatan melakukan pencegahan korupsi. Namun, pada prinsipnya pemberantasan korupsi tak bisa diserahkan ke KPK saja.

"Tapi juga seluruh anak bangsa, apakah dia ada di birokrat, pengusaha, atau apakah dia terlibat di seluruh aspek kehidupan," kata Firli.

Firli Bahuri: KPK Sudah Tangkap 1.552 Koruptor di Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek fiktif di PT Waskita Karya, di Jakarta, Kamis (23/7/2020). Mereka yakni, Desi Arryani, Jarot Subana, Fakih Usman, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, sudah sekitar 1.552 koruptor terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK.

"Yang tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, itu tidak lebih dari 1.552 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih, warga negara Indonesia yang baik," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4/2021).

Firli menilai, ratusan juta orang baik yang dipercaya berintegritas tersebut seharusnya bisa lebih ditonjolkan di Indonesia. Tujuannya, guna menularkan virus antikorupsi kepada masyarakat.

"Praktik baik ini perlu dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh daerah. Karena jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai, sementara, masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik (tidak diramaikan)," jelas Firli.

Firli berharap, dengan semakin ramainya praktik masyarakat antikorupsi, maka niat dan perilaku koruptif di Indonesia semakin menyusut akibat kesadaran kolektif masyarakat yang semakin dewasa.

"Praktik-praktik baik ini perlu dikembangkan, karena sesungguhnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan dunia ini diisi oleh orang baik, jadi yakinlah, walaupun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya kita satu-satunya menjadi baik," tandas Firli. (Rls) ***

Sumber : liputan6.com


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved