Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 16 Juni 2021
INDEX BERITA

Nazar : Berharap Kepada Pihak Perusahaan - Perusahaan Dapat Membantu
Bupati Pelalawan: Minta Beberapa Perusahan Berkontribusi Dalam Pemeliharaan Jalan
Kampar Targetkan Tanam Padi Seluas 6 Ribu Hektar Tahun 2021
Bupati Zukri Tegaskan OPD Mengambil Kebijakan Untuk Demi Kesejahteraan Masyarakat
Muslimawati Catur Sosialisasikan Pemanfaatan Agar Sampah Bernilai Ekonomi
H.Zukri Bupati Pelalawan Panggil Tujuh Perusahaan Yang Beroperasi Di Beberapa Kecamatan
Catur : Mahasiswa Bagian Tak Terpisahkan Dari Pemerintah Dan Masyarakat Kampar
H. Syafaruddin Poti, SH Wkl Ketua DPRD Prov Riau Terima Kunjungan Pansus Kehutanan DPRD Prov Sumut
Pelayanan Khususnya Dalam Pelayanan Terhadap Kebakaran
DPRD Kampar Terima Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Pelaksanaan APBD Tahun 2020
Bupati H.Zukri : Beri Sanksi Kepada PKS Pemegang DO Monopoli Tunggal
H. Catur Sugeng Bupati Kampar Lantik Pengurus IPRY-KK Periode 2021-2022
Pemkab Kampar Ikuti Rapat Persiapan MTQ Provinsi Riau Dan STQ Tingkat Nasional Tahun 2021
Bupati Kampar dan Gubernur Sumut Jadi Saksi Pernikahan
Bupati Kampar Sampaikan Hasil Peninjauan Langsung Ke Kuntu Darussalam
Kapolri Sigit Akan Tegur Kapolda Dan Kapolres Yang Belum Tindak Premanisme
Syamsuar Gubernur Riau Ajak Masyarakat Doakan Almarhum Istri Menku Ham Yasonna
Pendemi Covid-19 Tak Halangi Kita Jalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Yusri : Ini Momentum Kebangkitan Petani Di Kabupaten Kampar
Bupati Kampar Sampaikan Pengantar Dan Jawaban Ranperda
Bupati Kuansing: Mari Kita Berikhtiar Bersama Untuk Mewujudkan Kuansing Bermarwah
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020
Bupati Rokan Hilir Resmikan Hutan Kota Bagansiapiapi
Pemkab Kampar Tekankan OPD Untuk Tingkatkan Peserta JKN-KIS
Listyo Sigit Paparkan 5 Manajemen Kontijensi Tangani Zona Merah Covid-19
DPRD Pekanbaru Kota
Terkesan Anggota DPRD Dan Walikota Pekan Baru Membiarkan Keadaan
M. Rawa El Amady: Masa Plt Sekwan DPRD Pekanbaru Langgar Aturan

Jumat, 30/04/2021 - 08:35:25 WIB
Badria Rikasasi Plt. Sekwan DPRD Kota Pekanbaru dan Kantor DPRD Kota Pekanbaru***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)  - Terkait jabatan Plt Sekwan DPRD kota Pekanbaru telah mengabaikan aturan yang berlaku, sejumlah tokoh, pengamat kebijakan pemerintah dan tokoh masyarakat Pekanbaru angkat bicara. Kamis, 29/4/2021.

Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru yang  dijabat oleh Badria Rikasari sudah melebihi masa jabatan 1 tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah yang berlaku 1 April 2020 lalu.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, sebagaiamana ditetapkan dalam KepmenPAN RI Nomor 13 tahun 2014, berikut dengan Surat Edaran (SE) nomor 2/SE/VIII/2019, bahwa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) adalah paling lama 3 bulan, dan dapat diperpanjang hingga 3 bulan berikutnya, sebagaiamana disampaikan oleh salah seorang pengamat kebijakan publik Riau, M. Rawa El Amady kepada media ini.

,"Sesuai aturan yang ada, harusnya Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus, ST MT harus tunduk pada aturan. Ada apa jabatan Plt Sekwan DPRD Pekanbaru dibuat lama begitu? Apa gak tau aturan? Sekwan itu jabatan strategis, sangat erat hubungannya dengan tugas kedewanan," ucapnya.

Menurutnya, Walikota Pekanbaru tidak bisa bermain-main soal jabatan seperti sekwan, karena selain strategis, ia pun menilai sikap itu tidak etis bagi seorang Walikota, yang semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan.

,"Jika Walikotanya saja sudah abai dengan aturan, apalagi bawahannya dan rakyatnya? Ini kan fatal sebenarnya, karena ada pelanggaran disana,"sebut M. Rawa.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Pekanbaru, Fackri Yasin. Menurut Fackri, hal itu menjadi sorotan publik kepada walikota dan DPRD kota Pekanbaru.

,"Pemerintah daerah wajib melaksanakan Kepmen PAN. Jika tidak sesuai berarti telah melanggar peraturan, dalam artian tidak patuh terhadap peraturan hukum. Udah lewatasa batas waktu jabatan Plt Sekwan, tentu warga Pekanbaru yang patuh hukum patut bertanya apa sebab musababnya dan sanksi hukum bagi walikota yg melanggar dan tidak patuh terhadap Kepmen tsb," tulis Fackri.

Fackri menjelaskan, dirinya yakin masih banyak ASN di Pemerintahan Kota Pekanbaru yang lebih layak dan kompeten untuk diangkat menjadi Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, demi kelancaran dan afektifitas tugas sekwan.

,"Saya pikir, bukan karena tidak ada ASN yang patut meniti karir masa depan sebagai Sekwan, bukan Plt," ketusnya.

Fackri juga meminta fungsi pengawasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, praktik seperti yang terjadi pada Sekwan DPRD kota Pekanbaru itu menunjukkan buruknya sisi pengawasan dari KepmenPAN RI.

,"Seharusnya pelanggaran seperti ini mendapat perhatian dari KemenPAN RI, dimana fungsi pengawasan? Sebutnya.

Selain itu, Fackri Yasin, yang aktif dalam organsiasi itu juga mempertanyakan sikap anggota DPRD kota Pekanbaru, yang disebutnya lebih paham Undang-undang, namun terkesan membiarkan keadaan itu.

,"Saya pikir, jikalah Plt tersebut tidak sesuai dengan peraturan, seharusnya pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru wajib mempertanyakan penyimpangan ini kepada Walikota Pekanbaru, dan minta penegasan penggantian tersebut yang sesuai praturan berlaku," pungkasnya.

Disisi lain, terkait jabatan Sekwan DPRD kota Pekanbaru yang diduga melanggar aturan itu, awak media ini melakukan  konfirmasi kepada Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, melalui Kontak nomor +62 813-6573-08xx, namun hingga berita ini dimuat, belum memberikan respon.

Sebagaimana diketahui, sejak posisi sekwan DPRD Pekanbaru itu di tinggal oleh pejabat sebelumnya, Zulfahmi Adrian, pada bulan Maret 2020 lalu, akhirnya Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT, resmi menetapkan Badria Rikasari sebagai Plt Sekwan DPRD kota Pekanbaru dengan Surat Perintah Nomor 821.3/BKPSDM-MP/707/2020 dan berlaku mulai 1 April 2020.

Diketahui saat itu Badria Rikasari juga merupakan pejabat eselon III dengan jabatan Kepala Bidang di Humas Protokol DPRD Kota Pekanbaru. Sejumlah pihak khususnya para pengamat Politik Pemerintahan di Kota Pekanbaru acap kali mempertanyakan hal ini, manakala selain PLT Sekwan DPRD kota Pekanbaru telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Keputusan Menpan, Nomor 13 tahun 2014, hal itu juga melanggar Surat Edaran Nomor 2/SE/VIII/2019. (Aec/Mtn)***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved