Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 16 Juni 2021
INDEX BERITA

Nazar : Berharap Kepada Pihak Perusahaan - Perusahaan Dapat Membantu
Bupati Pelalawan: Minta Beberapa Perusahan Berkontribusi Dalam Pemeliharaan Jalan
Kampar Targetkan Tanam Padi Seluas 6 Ribu Hektar Tahun 2021
Bupati Zukri Tegaskan OPD Mengambil Kebijakan Untuk Demi Kesejahteraan Masyarakat
Muslimawati Catur Sosialisasikan Pemanfaatan Agar Sampah Bernilai Ekonomi
H.Zukri Bupati Pelalawan Panggil Tujuh Perusahaan Yang Beroperasi Di Beberapa Kecamatan
Catur : Mahasiswa Bagian Tak Terpisahkan Dari Pemerintah Dan Masyarakat Kampar
H. Syafaruddin Poti, SH Wkl Ketua DPRD Prov Riau Terima Kunjungan Pansus Kehutanan DPRD Prov Sumut
Pelayanan Khususnya Dalam Pelayanan Terhadap Kebakaran
DPRD Kampar Terima Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Pelaksanaan APBD Tahun 2020
Bupati H.Zukri : Beri Sanksi Kepada PKS Pemegang DO Monopoli Tunggal
H. Catur Sugeng Bupati Kampar Lantik Pengurus IPRY-KK Periode 2021-2022
Pemkab Kampar Ikuti Rapat Persiapan MTQ Provinsi Riau Dan STQ Tingkat Nasional Tahun 2021
Bupati Kampar dan Gubernur Sumut Jadi Saksi Pernikahan
Bupati Kampar Sampaikan Hasil Peninjauan Langsung Ke Kuntu Darussalam
Kapolri Sigit Akan Tegur Kapolda Dan Kapolres Yang Belum Tindak Premanisme
Syamsuar Gubernur Riau Ajak Masyarakat Doakan Almarhum Istri Menku Ham Yasonna
Pendemi Covid-19 Tak Halangi Kita Jalankan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Yusri : Ini Momentum Kebangkitan Petani Di Kabupaten Kampar
Bupati Kampar Sampaikan Pengantar Dan Jawaban Ranperda
Bupati Kuansing: Mari Kita Berikhtiar Bersama Untuk Mewujudkan Kuansing Bermarwah
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020
Bupati Rokan Hilir Resmikan Hutan Kota Bagansiapiapi
Pemkab Kampar Tekankan OPD Untuk Tingkatkan Peserta JKN-KIS
Listyo Sigit Paparkan 5 Manajemen Kontijensi Tangani Zona Merah Covid-19
Kampar
Sidang Kasus Proyek TA 2019 Di Teluk Jering Kampar Ditunda
Kadis Dan Kabid PUPR Kampar Urung Bersaksi Terkait Kasus Proyek Tahun 2019

Kamis, 03/06/2021 - 21:46:19 WIB
Kadis Dan Kabid PUPR Urung Bersaksi Terkait Kasus Proyek Tahun 2019 (SC-01) ***
 
PEKAN BARU, (Mediatransnews) -  Sidang perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang sedianya bergulir, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) ditunda pekan depan. Pasalnya ke tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang dikomandoi Hendri Junaidi, urung bersaksi. Kamis, 3/6/21.

JPU mengatakan, ada 3 (tiga) saksi yang dihadirkan pada perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang pada APBD Kampar Tahun 2019, dengan nilai pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp10.019.121.000.

“Saksi yang hadir, Kepala Dinas PUPR Afdal sekaligus pengguna anggaran, Rusdi Hanif selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) dan Yosi dari pokja pelelangan proyek,” ujar Hendri Junaidi.

Saat ditemui di salah satu kantin didekat Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kepala Dinas PUPR, Afdal dan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Rusdi Hanif serta anggota Pokja Yosi telah hadir di Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan panggilan bersaksi dari JPU.

“Saya baru pertama ke Pengadilan ini. Kami sudah hadir pukul 08.30 wib. Sesuai undangan, jadwal sidang pukul 09.00 wib,” ujar Afdal.

Ketiga saksi sedianya didengar kesaksiannya untuk keempat terdakwa dalam perkara dugaan rasuah Pembangunan Jalan Teluk Jering-Kampung Pinang. Ke empat orang terdakwa dalam perkara dugaan rasuah ini antara lain, Imam Gozali, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. Kemudian, Irwan selaku Konsultan Pengawas, Muhammad Irfan dari PT Bakti Aditama selaku rekanan, dan Edi Yusman, pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dinilai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (SC-01/Mtn) ***


Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved