Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 24 Juli 2021
INDEX BERITA

Catur Sugeng : Pemkab Kampar Komitmen Perjuangan Hak-Hak Anak Kampar
Yasonna Laoly Perluas Pembatasan TKA Yang Masuk Ke Indonesia Masa PPKM
Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Rutin Bappeda Siak Donna Fitria Di Tahan
Setelah Menelantarkan Anak Dan Istri Lalu Nikah Lagi Tanpa Persetujuan Istri Pertama
Sekda Kampar Sholat Ied Dan Laksanakan Qurban Di Markaz Islamic Centre
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden Dan Gubernur Riau
Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan RAPBD 2022
Bupati Kampar Dan Forkopimda Kampar Bincangkan Berbagai Persoalan Kampar Terkini
Kampar Terima Rp. 33,34 Milyar Dari Bankeu Khusus Provinsi Riau 2021
Kejari Nisel Geledah Kantor PT BNC Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Tanah
Wapres RI, Maruf Amin Keluarkan Perintah Tegas
Bupati Kampar Lakukan Koordinasi Dengan Bupati Lima Puluh Kota
Bupati Kampar Bersama Sekda Kampar Kunjungi Kominfo Kampar
Sekdakab Pelalawan Tidak Menjawab Konfirmasi Terkait Dana Media
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Kukuhkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Bupati Kampar Buka Kegiatan Pembinaan Pembauran Kebangsaan Tahun 2021
Komandan Kompi Lettu Kav. Gilang Abriawan: Pentingnya Kerjasama Dengan Media
Bupati Kampar Resmi Luncurkan Mobil Vaksin Keliling
Pemkab Kampar Terima Rp. 2,3 Miliar Dari Pajak TOL Pekanbaru-Dumai
Bupati Kampar Kembali Lantik Pengawas Dilingkungan Pemda Kampar
DPRD Kampar Bentuk Tiga Panitia Khusus (Pansus)
Sekretariat Daerah Kampar Lakukan Vaksinasi Seluruh ASN Dan THL
Perkumpulan Keluarga Besar Marga ZAI Prov Riau Resmi Di Kukuhkan Oleh Penasehat PKBM ZAI Riau
Perkumpulan Keluarga Basar Marga Zai-Riau (PKBM ZAI-Riau) Segera Di Kukuhkan
Camat Bawalato Minta Secepatnya Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat Kab. Nias
Nasional
Disaksikan Menteri Koordinator (Menkopolhukam) Mahfud MD
Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo Tandatangani SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Kamis, 24/06/2021 - 17:41:08 WIB
Irjen Pol Argo Yuwono (Humas Polri) ***
 
JAKARTA, (Mediatransnews) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Penandatangan SKB disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

"Pak Kapolri, bersama Jaksa Agung, Menkominfo dan disaksikan langsung oleh Pak Menkopolhukam menandatangani SKB tersebut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Argo menjelaskan, pertimbangan penandatanganan SKB tersebut dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Menurut Argo, dalam hal itu juga telah dilakukan dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.

"Dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers," ujar Argo.

Nantinya, kata Argo, Polri kedepannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

"Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," ucap Argo.

Sebelumnya diketahui bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE diantaranya:

a.Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1). Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

2). Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

3). Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4). Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

5). Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
 
g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. (Rls) ***

Sumber: Humas Mabes Polri

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved