Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 23 09 2021
INDEX BERITA

Mayat Yang Ditemukan Minggu Lalu Di Jalintim KM 55 Pelalawan Bernisial HM
Kapolda Riau Berikan Penghargaan Kepada Personil Yang Berprestasi
Tekait Informasi Pengelolaan Dana Kebersihan, PPID Menjadi Senjata Ampuh Pihak RSUD AA

Sosok Mayat Tinggal Tengkorak Ditemukan Di Jalintim Kilometer 55 Pelalawan-Riau
Pergub Riau No. 19 Tahun 2021, Bertentangan Dengan SE Mendagri Tito Karnavian
Bupati Kampar Lepas Godok Bagulo Adventure Kuok
Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan Dengan Menanam Tanaman
Kadis Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Eliyas Tutupi Informasi Terkait Kegiatan Proyek
Bupati Kampar Harapkan Kelanjutan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana APBN
Puluhan Miliar APBD Riau TA 2021 Yang Di Alokasikan Di SMKN Riau, Di Pertanyakan
LSM: Rahmat Setiyawan Diduga Bohongi Publik Terkait Proses Pengadaan Sapi
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual
LSM Desak Wako Pekanbaru Berikan Sanksi Kepada Oknum Pegawai Dinas Yang Bersangkutan
Lima Puluan Masyarakat Sungai Linau Kembali Datangi Lokasi Penanaman Sawit
Kadis: Jumlah Sapi Yang Terbeli 2023 Ekor Tapi Masih Proses Pemilihan Di Pokja
Tidak Mau Hutan Mereka Dirusak, Masyarakat Sungai Linau Protes Perambahan Hutan
Kunker Perdana H.Zukri Bupati Pelalawan Ke Kuala Kampar Kab. Pelalawan
Bupati Zukri Tegaskan: Pemkab Pelalawan Tidak Anti Kritik
AP Alias Renjer Oknum Kades Juga Mantan Anggota Polri Diduga Aniaya RB Hingga Parah
Audensi LSM LIRA Riau Di Terima Langsung Kapolresta Pekanbaru Kombes POL Pria Budi
Bupati Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Keluarga Para Pelaku Berjanji Akan Segara Menyelesaikan Se Cara Kekeluargaan
Bupati Pimpin Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Forkopimda Bersama Perusahaan Dan Pelaku Dunia Usaha
LSM Segera Usut Pembiayaan Dan Legal Litas Nama-Nama Keamanan RSUD Bangkinang
Pemprov. Riau
Workshop Dibuka Langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual

Selasa, 14/09/2021 - 16:09:54 WIB
SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)  - SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi mengikuti workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/9/2021).

Workshop dibuka langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi.

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan.

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya. (Rls) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved