Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 28 Januari 2023
INDEX BERITA

Siswanto: Mari Bangun Roda Organisasi LBLK Kab. Bengkalis
Sofyan Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sambangi Jajanan Kuliner Sri Pulau
Polres Bengkalis Kembali Mengungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu
Bupati Rohil: Sekda Merupakan Bapaknya ASN
Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, DPRD Lakukan Rapat Kerja
Bupati Kasmarni Hibahkan Tanah Kepada Bakamla
Wakil Bupati Bengkalis, H Bagus Santoso Memberikan Selamat Kepada PPS Yang Baru Dilantik.
Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu Resmi Kukuhkan DPC PMNBI Kab.Pelalwan
Wabup Bagus: Olahraga Ajarkan Kedisiplinan Dan Gotong Royong
PMNBI Segera Laksanakan Perayaan Natal 2022 Dan Syukuran Tahun Baru 2023
Pansus Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Sani: Memprioritaskan Anak-Anak Dini Wajib Belajar
Kadis Kominfo Pemkab Kampar Sampaikan Himbauan Pj. Bupati Kampar
Schedule Rencana Kerja Pansus PT. BSP Mulai Disusun
Kepala Desa Buka Pertanding Sampan Layar Jilid 3 Ketam Putih
Muflihun Targetkan Pekan Ketiga Januari Layanan Doctor On Call Diresmikan
Pimpinan Beserta Anggota DPRD Kab Bengkalis Hadiri Rapat Kordinasi
Bupati Bengkalis Kasmarni Serahkan DPA Ke SKPD
Bupati Bengkalis Apresiasi Kinerja Kejari
Kades Meskom Terima Kunjungan Al Ustadz Kembar Alwi dan Aldi Dari Jakarta
Bupati Dan Wabup Rohil Hadiri Pelantikan Anggota PPK Pemilu Tahun 2024
Open Turnamen Bupati 2022, Ditutup Langsung Bupati Rohil
Pisah Sambut Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Bengkalis
Anggota DPRD Kab. Bengkalis Fraksi PDI Perjuangan Lakukan Bimtek
Gubri: Kadis PUPR Riau Harus Terbuka Terkait Proyek Ke Publik
Pemprov. Riau
Workshop Dibuka Langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna
SF Hariyanto Sekda Prov Riau Ikuti Workshop Anti Korupsi Secara Virtual

Selasa, 14/09/2021 - 16:09:54 WIB
SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)  - SF Hariyanto (Sekretaris Daerah Provinsi) Riau, didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi mengikuti workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/9/2021).

Workshop dibuka langsung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi.

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan.

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya. (Rls) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved