Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 27 Oktober 2021
INDEX BERITA

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto Sidak Beberapa OPD
Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Masjid Ar- Rahman Kajari Kampar
LSL Sangat Berharap Laporannya Di Proses Dan Pelaku Di Tahan
Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H Kapolresta Pekanbaru Jalin Silaturahmi Bersama Para Tokoh
Tommy FM, S.Kom SH, Tidak Terima Terkait Berita Aktifitas PETI Di Wilayah Kuansing Di Sebut Hoax
H. Zukri Lakukan Kunker Di Kelurahan Teluk Meranti Dan Kecamatan Teluk Meranti
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden RI
Bupati Kampar Resmi Buka Kejuaraan Bulu Tangkis
Kapolres Kampar AKBP Rido Purba Sik. MH Lontarkan Kata Tak Sopan Kepada Wartawan
Kurang lebih 500 Orang Tenaga Kerja Berorasi Di Kantor PT. Torganda
Kapolri: Polri Bukanlah Lembaga Yang Anti Kritik
RA Pelaku Pembunuhan Ny Berhasil Di Tangkap
Polda Riau Berhasil Sikat Praktek Judi Online Di Pekanbaru
Beberapa Paket Kegiatan Proyek DLH Rohil TA 2020 Diduga Bermasalah
Wira Swandi Gea Pewushu Riau Peraih Medali Perunggu PON XX Papua
Tomy FM: Minta Kapolda Riau Memanggil Kanit Reskrim Polsek Tampan
Melalui BRIN, Riset Dan Inovasi Sebagai Pilar Indonesia Berdikari
Warga Desa Sungai Rambai Berterimakasih Kepada Irfan Pimpinan Cabang PLN Lipat Kain
Rapat Ke Tiga PNW 2021 Bahas Program Kerja Dan Tempat Pelaksaan Natal
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Banjir, Legislator Kaltim Ajak Warga Saling Bantu
Tomy: Meminta Gubernur Riau Agar Mengevaluasi Pejabat Di Dinas Pendidikan
Rapat Perdana, Stuktur Panitia Natal Wartawan 2021 Terbentuk
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Kantor PN Bangkinang
Hamdani: Jika Benar, Itu Sudah Melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Masyarakat Bengkalis
Nasional
SE Mandagri Nomor 356/4995/SJ Tertanggal 14 September 2021
Pergub Riau No. 19 Tahun 2021, Bertentangan Dengan SE Mendagri Tito Karnavian

Senin, 20/09/2021 - 08:45:51 WIB
Tito Karnavian (Mandagri) dan Syamsuar (Gubri) ***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews)  - Sebagaiamana diketahui. Drs Syamsuar, M.Si, (Gubernur Riau) yang mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur). Nomor 19 Tahun 2021, tentang kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau. Dalam pasal 15 ayat 3 poin b, c dan h setelah di analisa oleh berbagai ahli hukum di provinsi Riau, diantaranya Dr Muhammad Nurul Huda, SH MH, dan Dr Yudi Krismen, SH, MH serta beberapa pakar hukum lainnya dari akademisi berpendapat bahwa khususnya pasal 15 Pergubri tersebut memiliki kelemahan-kelemahan dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Kemendagri telah melayangkan surat edaran Nomor 356/4995/SJ tertanggal 14 September 2021 ke gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Isi surat itu larangan mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dikutip dari VOI.COM, 19/9/2021.

Mandagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian, melarang para pejabat di pemerintah daerah untuk menghindari konflik kepentingan dalam mengeluarkan kebijakan, apalagi sebuah kebijakan publik, salah satunya yang dikeluarkan gubernur Riau baru-baru ini.

"Surat Edaran Mendagri tersebut diatas berupa tamparan bagi Gubernur Riau Drs Syamsuar yang ditengah kondisi Pandemi Covid 19, justru membuat kebijakan yang menghambat dunia usaha, yakni media (Pers) di Provinsi Riau, sehingga kita harapkan dengan adanya SE Mendagri tersebut. Gubernur Riau dapat merevisi atau mencabut kebijakannya yang mengundang konflik kepentingan di Dunia usaha khususnya perusahaan Pers dan Profesi Wartawan di provinsi Riau,” Ucap Feri DPD SPRI Provinsi Riau Pekanbaru.

Menurut Feri, salah satu Ketua Organsiasi Pers di Riau, yang membawahi beberapa perusahaan Pers dan puluhan Wartawan, bahwa telah melayangkan surat Audiensi kepada gubernur Riau Drs Syamsuar guna meminta keterangan dan penjelasan, terkait dikeluarkannya pergub yang konon melahirkan permasalahan di kalangan Pers di Riau, yang sampai saat ini surat tersebut belum di gubris oleh sang Gubri.

Lanjut Feri, ”Sebenarnya kami dari Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Riau, dan puluhan organisasi Pers lainya, telah melayangkan surat Audiensi untuk meminta dan mendengarkan alasan apa penerbitan Pergub yang tidak berkeadilan dan banyak kelemahan sehingga membuat kotrofersi begi semua kalangan, tutur Feri. Senin, 20/9/21.

Lebih lanjut Feri menyampaikan, bahwa pergub nomor 19 tahun 2021 di nilai sarat kepentingan pihak-pihak tertentu, yang ingin memonopoli anggaran publikasi berjumlah miliaran rupiah di Pemprov Riau, juga di Sekretariat DPRD Riau, karena menurutnya alasan soal terverifikasi perusahaan Pers dan UKW Wartawan tidak tepat dijadikan sebagai dasar membatasi kebebasan kerjasama media dan wartawan di lingkungan Pemprov Riau.

”Apa yang salah dari proses kerjasama media selama ini? Apakah ada masalah hukum sehingga menjadi urgen untuk mengeluarkan Pergub? Kan tidak!. Jika ada, mohon tunjukkan kepada publik, dimana masalah hukumnya? Jika tidak ada, lantas apa urgensinya? Maka dengan itu. Pantas kita curigai ada konflik kepentingan dibelakang Pergub ini, saya tidak paham, apakah gubernur dapat melihatnya sampai sejauh itu, yang pasti kebijakannya telah membuat ancaman terhadap ribuan Wartawan dan ratusan perusahaan Media di Riau,” tegas Feri.

Diketahui surat edaran (SE) Mendagri tersebut bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib, efektif, transparan di atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Jelas dalam SE Mandagri tersebut, pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan serta melakukan keputusan dan juga tindakan yang dilatarbelakangi kepentingan pribadi dan juga bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja serta mendapat gaji dari pihak yang terlibat.

SE itu bersifat mengingatkan sekaligus mendorong agar para pejabat dan kepala daerah, khususnya yang baru menjabat setelah Pilkada 2020, benar-benar melaksanakan arahan Mendagri.

,”SE dari Mendagri Tito Karnavian itu juga menekankan secara jelas agar kepala daerah dan para pejabat pemerintahan daerah menghindari perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang mengandung konflik kepentingan dan juga tindak pidana korupsi dan yang berlawanan dengan isi sumpah jabatan serta yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan. Demikian dilansir Antara,”.

Juga Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai “suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya”.

Definisi konflik kepentingan bervariasi, akan tetapi secara umum mengacu pada keadaan di mana kepentingan pribadi (private interests) berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi (formal duties/responsibilities).

Kenapa kebijakan apalagi kebijakan publik yang dikeluarkan kepala daerah beserta para pejabatnya tidak dibenarkan ada unsur konflik kepentingan?

Seperti penegasan SE Mandagri dimaksud, agar para pejabat dan kepala daerah, khususnya yang baru menjabat setelah Pilkada 2020, benar-benar melaksanakan amanah yang diberikan harus memiliki niat baik ketika menyusun kebijakan publik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Bukan untuk kepentingan golongan, kelompok, kerabat atau bahkan kepentingan pribadi.

Pada saat yang sama, korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta.

Untuk itu kepala daerah beserta seluruh jajaran setingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus paham betul konsep konflik kepentingan.

Pada gilirannya, mampu mengurai hubungan konflik kepentingan, good corporate governance, kepemimpinan untuk menghindar bahkan menjauhi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di tempat terpisah. Rony BT, Ketua harian DPW MOI (Media Oline Indonesia) Riau. Angkat bicara terkait Pergub, adanya beberapa persyaratan untuk kerjasama perusahaan pers di beberapa instansi di riau. Perlu kita jelaskan bahwa persyaratan mutlak untuk kerjasama dengan pihak instansi pemerintah dan perusahaan, adalah perusahaan pers.  Yakni PT yang menerbitkan media, Bukan media yang menerbitkan PT. Artinya, lebih urgentasi persyaratan atau legalitas perusahaannya untuk persyaratan kerjasama, adalah PT nya bukan medianya.

Sementara kita ketahui, bahwa media yang di terbitkan dengan melalui PT yang berbadan hukum di masing-masing media. Dan dalam hal ini, pihak dewan pers juga pernah membuat stemen, bahwa tidak pernah melarang instansi dan swasta untuk kerjasama dengan perusahaan media dengan persyaratan UKW dan Verifikasi. Tutur Rony. Senin, 20/9/21. (RL) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved