Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 27 Oktober 2021
INDEX BERITA

Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto Sidak Beberapa OPD
Wakil Jaksa Agung RI Resmikan Masjid Ar- Rahman Kajari Kampar
LSL Sangat Berharap Laporannya Di Proses Dan Pelaku Di Tahan
Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H Kapolresta Pekanbaru Jalin Silaturahmi Bersama Para Tokoh
Tommy FM, S.Kom SH, Tidak Terima Terkait Berita Aktifitas PETI Di Wilayah Kuansing Di Sebut Hoax
H. Zukri Lakukan Kunker Di Kelurahan Teluk Meranti Dan Kecamatan Teluk Meranti
Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Presiden RI
Bupati Kampar Resmi Buka Kejuaraan Bulu Tangkis
Kapolres Kampar AKBP Rido Purba Sik. MH Lontarkan Kata Tak Sopan Kepada Wartawan
Kurang lebih 500 Orang Tenaga Kerja Berorasi Di Kantor PT. Torganda
Kapolri: Polri Bukanlah Lembaga Yang Anti Kritik
RA Pelaku Pembunuhan Ny Berhasil Di Tangkap
Polda Riau Berhasil Sikat Praktek Judi Online Di Pekanbaru
Beberapa Paket Kegiatan Proyek DLH Rohil TA 2020 Diduga Bermasalah
Wira Swandi Gea Pewushu Riau Peraih Medali Perunggu PON XX Papua
Tomy FM: Minta Kapolda Riau Memanggil Kanit Reskrim Polsek Tampan
Melalui BRIN, Riset Dan Inovasi Sebagai Pilar Indonesia Berdikari
Warga Desa Sungai Rambai Berterimakasih Kepada Irfan Pimpinan Cabang PLN Lipat Kain
Rapat Ke Tiga PNW 2021 Bahas Program Kerja Dan Tempat Pelaksaan Natal
Ribuan Warga Mengungsi Akibat Banjir, Legislator Kaltim Ajak Warga Saling Bantu
Tomy: Meminta Gubernur Riau Agar Mengevaluasi Pejabat Di Dinas Pendidikan
Rapat Perdana, Stuktur Panitia Natal Wartawan 2021 Terbentuk
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushola Kantor PN Bangkinang
Hamdani: Jika Benar, Itu Sudah Melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017
Presiden Jokowi Tanam Mangrove Bersama Masyarakat Bengkalis
Nasional
DP Diduga Telah Membohongi Publik Dengan Aturan Yang Menyesatkan
BPK RI: Tidak Pernah Jadikan Temuan Terverifikasi Perusahaan Pers Dan UKW Untuk Kerjasama Media

Selasa, 28/09/2021 - 10:30:04 WIB
Gedung BPK RI dan Logo Dewan Pers (Ft:Net) ***
 
PEKANBARU, (Mediatransnews) - Kini semakin terbongkar, terkait pengaturan pada pasal 15 ayat (3) poin b,c dan h dalam pergub riau Nomor 19 Tahun 2021. Pasalnya, bahwa BPK RI belum pernah menjadikan tidak terverifikasi media ke Dewan Pers dan UKW menjadi temuan BPK. 27/9/2021.

Dilansir dari media detektifnews.com, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11) di Jakarta Tahun lalu.

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. “Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.

Mandagi juga menjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers. “Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

Selanjutnya, dalam pemberitaan di media BISKOM, tanggal 06 July 2020, Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi, kembali menegaskan kepada seluruh insan Pers di Indonesia, bahwa soal Terverifikasi Perusahaan Pers dan UKW tidak pernah menjadi temuan atau sasaran pemeriksaan BPK RI.

Dengan rinci dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers,” pungkasnya.

SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah. Tegas HM.

Ketua DPW MOI Riau, melalui Rony B. Ketua harian DPW MOI Riau (Media Online Indonesia), menyampaikan melalui media, seperti yang di sampaikan pada pemberitaan sebelumnya. Bahwa untuk kerjasama ke instansi pemerintah dan instansi lainnya, syarat legal litas mutlak adalah Perusahaan yang menerbitkan medianya, yakni PT. Bukan nama medianya, jadi kalau lah ada persyaratan lainnya hanyalah syarat pendukung.

Sekali lagi saya tegaskan, bahwa untuk menerbitkan media harus adanya PT, hal ini sesuai amanat UU yang tertera di dalam UU Pers. Artinya, untuk kerjasama pun kan mutlak nya karena PT nya, juga bayar pajaknya melalui PT bukan melalui medianya. Itu jelas. Tegas RB. Senin, 27/9/21. (Red) ***

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved