PEKANBARU, (Mediatransnews) - Pada pemberitaan media ini sebelumnya yang berjudul, "Puluhan Miliar APBD Riau TA 2021 Yang Di Alokasikan Di SMKN Riau, Di Pertanyakan", dengan sub judul, "Mubanjirnya Anggaran Di Dinas Pendidikan Di Saat Pandemi".  Terkait kegiatan di Dinas pendidikan Prov Riau melalui Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendataan dan Pengembangan Pendidikan Disdik Riau) Edi Rusma Dinata, yang mana puluhan paket yang terseber di beberapa sekolah SMKN yang ada di prov. riau, pada APBD riau tahun anggaran 2021.

Media sebagai salah satu kontrol sosial yang telah di amanatkan oleh UU, yakni. UU Pers No. 40 Tahun 1999, Tentang Pers dan Undang - Undang No.14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun hal tersebut di atas belum di gubris atau belum di tanggapi oleh dinas yang bersangkutan, hingga tayangnya berita ini.

Ir Tomy FM, SH, dari LSM GERHANA penggiat anti korupsi. Mengatakan, harusnya pihak dinas terkait menjelaskan kepada publik, terkait tata cara pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang di peruntukan di dinas pendidikan prov riau  khususnya di SMKN

Sekali lagi saya sampaikan. Hal ini sangat perlu untuk di publikasikan, agar tau bahwa memang anggaran APBD prov riau yang tiap tahunnya di anggarkan 20% untuk kegiatan yang di perutuhkan di dinas pendidikan. Maka dengan itu sangat perlu ketransparaan dari dinas terkait tata cara kelola dana anggaran di dinas yang bersangkutan.

Lanjut Tomy, puluhan item kegiatan di dinas pendidikan prov riau dengan jumlah anggaran sangat fatastis. Yakni, untuk anggaran belanja makan dan minum disaat masih pandemi. Rehab bangunan dan bangun gedung sekolah, alat-alat untuk praktek, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Papar Tomy. Selasa, 28/09/21.

Tambah Tomy, kita dari lembaga LSM bersama teman media, marilah bersama mangawal realisasi dana anggaran APBD riau, khususnya yang di kelola oleh dinas pendidikan Prov riau ini. Karena dinas pendidikan ini, salah satu OPD menyedot anggaran yang cukup besar baik dari APBD maupun APBN. Maka dengan itu, kita dari salah satu lembaga sebagai kontrol sosial. Meminta kepada Syamsuar selaku Gubernur Riau, agar segera mengevaluasi, pejabat di jajaran dinas pendidikan itu, hal ini untuk menghidari imex publik. Tegas Tomy.

Media ini yang meminta tanggapan kepada Zul Ikram Selaku Kepala Dinas Pendidikan Prov riau dan Edi Rusma Dinata Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), melalui WhatshApp pribadi mereka, terkait pemberitaan media sebelumnya pada beberapa item kegiatan SMKN, namun sangat di sayangkan hingga ditayangan berita ini, belum ada respon atau tanggapan dari pihak terkait, walau terlihat dan terbaca WhatsApp dari media oleh pihak dinas yang bersangkutan. (Tim) ***