Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 04 Juli 2022
INDEX BERITA

Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Resmikan Cabang Pusat Oleh-Oleh Khadijah
Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Ikuti Rakerwil I APEKSI Di Medan
Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
Kampar
Dampak Larangan Ekspor CPO
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Ikuti Rakor Bersama Gubri

Rabu, 18/05/2022 - 08:13:39 WIB
Bupati Kampar Dan Bupati Lainnya Saat Ikuti Rakor Bersama Gubri ***
 
TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, (MTNC) - Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pasca Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ekspor CPO (Crude Palm Oil) antara Pemerintah Dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit, Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait. Rakor tersebut diadakan di Balai Pauh Janggi Kompleks Gubernuran Provinsi Riau di Pekanbaru pada Selasa (17/5) 

Hadir dalam Rakor tersebut diantaranya Gubernur Riau H. Syamsuar, M,Si, Bupati/Walikota se-provinsi Riau, Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait lainnya. 

Bupati Kampar usai mengikuti rakor tersebut menyampaikan bahwa diperlukan pemutusan atau memangkasan jalur penjualan dari petani sawit non mitra kepada PKS sehingga harga yang diterima akibat panjangnya birokrasi berdampak menurunnya harga TBS yang diterima petani semakin sedikit. 

Disisi lain Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat mendukung seluruh kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan Pemerintahan Tentang pelarangan ekspor CPO. 

Dalam arahannya Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Rakor ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo ketika menggelar Rapat kerja bersama Gubernur se-Indonesia beberapa waktu yang lalu, ia menambahkan dalam raker tentang kebijakan Pemerintahan pusat pasca pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April 2022. 

Ia juga menambahkan berdasarkan Rapat Koordinasi terbatas Kementerian Ekonomi dan kementerian terkait pada tanggal 23 April 2022 yang lalu guna menyikapi dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO, serta berdasarkan surat edaran Direktur Jendral Perkebunan Republik Indonesia  mengenai tindak lanjut dari Kebijakan Pemerintah pelarangan ekspor CPO. 

Gubernur Riau dalam kesempatan itu juga memaparkan bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintahan Republik Indonesia maka Provinsi Riau mengamati tindakan dengan memperhatikan beberapa aspek berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan pada perkebunan pada umumnya Perusahaan Kebun  Sawit non kebun belum memenuhi ketentuan yang telah ditentukan Pemerintah. 

Diakhir arahannya Syamsuar mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder terkait untuk penurunan harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar) oleh PKS yang berdampak signifikan terhadap perkebunan swadaya (non mitra) dikarenakan rantai pasok yang panjang sehingga petani sawit non mitra dapat menikmati harga yang sewajarnya. 

Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi Perwakilan Pengusaha Perkebunan Sawit dan Asosiasi Petani Sawit serta stakeholder untuk mencabut kebijakan pemerintah tentang pelarangan Ekspor CPO agar kondisi para pengusaha perkebunan kelapa sawit kembali membaik Khusus harga TBS.(RB) ***

Sumber: Kmf

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved