Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 03 Desember 2022
INDEX BERITA

Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan TVRI Stasiun Transmisi Rohil
Bupati Rohil Afrizal Sintong Resmi Lantik Hj. Rusnarwati S.Pd.,MM
Bos Tambak Udang CV HJA Diperiksa Jaksa 9 Jam
IOH Gelar IM3 Goes To Campus Di Palembang
H. Khairul Umam, Lc, M.E., Hadiri Rapat Kordinasi Lintas Sektor Di Jakarta
Puluhan Miliar Anggaran Di Sekwan DPRD Riau Diduga Tata Cara Kelola Dirahasiakan
Kasmarni Bupati Bengkalis Terima Audiensi Komisioner KPU
Polda Riau Turut Salurkan Bantuan Untuk Korban Gempa Cianjur
RAM Di Amankan Sat Resnakoba Polres Kab. Bengkalis
Tiga Dari 5 Pelaku Pembobol Rumah Warga Dihadiahi Timas Panas
Kapolres Dumai Targetkan Bedah 2 Rumah Warga Tidak Mampu Setiap Bulan
Syahrial Ajak Pemprov Riau Diskusi Percepatan WPR Rupat Bengkalis
IOH Hadir Menyapa Kota Medan untuk Rayakan Era Baru, Jaringan Baru
Rapat Paripurna Dipimpin Langsung Yulisman Ketua DPRD Provinsi Riau Beserta Anggota
3 Orang Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis Berhasil Meraih Medali Emas
Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Pokja PKP Terbaik
Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Serahkan Zakat Secara Simbolis
Bupati: Kita Harus Tetap Bersatu, Kami Tidak Ada Membedakan
IOH Luncurkan Layanan Pengiriman Kartu SIM IM3 Secara Online
Nelayan Temukan Mayat Penumpang Roro KMP Mutiara Pertiwi 2 Terapung
Muflihun: Berharap Pemerintah Kota Pekanbaru, Tidak Ada Lagi Tundak Bayar
Pj Wako Muflihun: Evaluasi Pejabat Murni Sesuai Dengan Bidangnya
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
Polres Bengkalis Tangkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bersama BB
LSM IPPH Desak Kajati Riau Panggil Dan Periksa Satker NVT Dan Mario PPK BWSS
Nasional
BNSP Lembaga Independen Yang Dibentuk Pemerintah
BNSP: Melarang Dewan Pers Untuk Mengeluarkan Sertifikasi Wartawan

Kamis, 19/05/2022 - 00:13:27 WIB
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menegaskan, bahwa  Dewan Pers (DP) tidak berwenang lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan.***
 
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, (MTNC) - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menegaskan, bahwa  Dewan Pers (DP) tidak berwenang lagi mengeluarkan sertifikasi wartawan.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang tenagakerja, dan PP Nomor 10 Tahun 2018, tentang BNSP, BNSP merupakan satu-satunya lembaga diberi kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Komisioner BNSP, Henny S Widyaningsih menegaskan, DP tidak boleh mengeluarkan sertifikasi UKW, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional.

Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP, tagasnya belum lama ini.

Saat ini, kata Henny, sudah ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang berafiliasi dengan BNSP.

Dan ini merupakan lembaga pertama memiliki standar kompetensi wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi UKW, ujarnya saat menyampaikan arahan jelang pelatihan asesor kompetensi wartawan.

Pelatihan itu digelar dalam rangkaian uji kompetensi asesor, bertempat di ruang rerba guna LSP Pers Indonesia, lantai 5 Kompleks Ketapang Indah, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Mantan Komisioner BNSP, Agus kini menjadi master asesor BNSP menyatakan hal senada, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.

Menurut dia, negara hanya memberi kewenangan kepada dua lembaga untuk menerbitkan sertifikat kompetensi, yakni perguruan tinggi dan BNSP.

Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar dan ada sanksi pidananya,ujar Agus.

Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi mengapresiasi setingginya terhadap BNSP yang sudah memberikan kesempatan wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia.

Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru, bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji kompetensi bersertifikat BNSP berlogo garuda, Ungkapnya.

Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua DP Indonesia (DPI) ini mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi pers dari berbagai latar belakang media, seperti media televisi (RCTI dan TVRI), media online, dan media cetak.

Menariknnya, Fredrik Kuen yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi wartawan di Dewan Pers juga menjadi peserta pelatihan asesor ini.

Mantan General Manager Kantor Berita Antara tersebut mengakui standar kompetensi kerja khusus wartawan yang digunakan LSP Pers Indonesia sangat berbeda dengan yang lazim dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di Dewan Pers.

Saya sempat kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih master asesor BNSP. Namun (akhirnya-red) saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan,  ujarnya.

Fredrik berencana segera menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) jurnalistik di lembaga pendidikan miliknya.

Sementara itu, ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia, Soegiharto Santoso juga turut menjadi peserta pelatihan asesor ini. Dia menilai, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Seperti diketahui, BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun tugasnya, menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik lulusan pelatihan kerja maupun berasal dari pengalaman kerja. (Red) ***

Sumber: Kominfo/Pelopor/RN 

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved