Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Senin, 04 Juli 2022
INDEX BERITA

Muflihun Pj Wali Kota Pekanbaru Resmikan Cabang Pusat Oleh-Oleh Khadijah
Muflihun Pj Walikota Pekanbaru Ikuti Rakerwil I APEKSI Di Medan
Riau Menjadi Tuan Rumah Rakor Gubernur Se Sumatra, Akan Di Hadiri 3 Menteri
Sekda Pemprov Riau, Buka Sekaligus Pimpin Rapat Entry Meeting PPPD Riau Tahun 2022
Afrizal Sintong Bupati Rohil Serahkan 978 SK PPPK Guru Tahap l Dan ll Formasi 2021
Pj Bupati Kampar: Para Mahasiswa Berikan Inovasi, Kreatifitas Dalam Membangun Daerah
Muflihun: HUT Pekanbaru Jadi Momen Bersinergi Dengan Semua Pihak
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Minta Seleksi Bujang Dan Dara Dilaksanakan Secara Ketat
Pj Wako Pekanbaru Muflihun Buka Bazar UMKM Di Pekan Raya Tenayan Raya
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Buka Sosialisasi Pendidikan Etika Dan Budaya Politik
Bupati Afrizal Dan Wabup Rohil Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kabupaten Rohil Di Pekanbaru
Afrizal Sintong Bupati Rohil Resmikan Pembakaran Replika Kapal Tongkang Tahun 2022
Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab Dan Display Drumband IPDN
Pj Wali Kota Pekanbaru: Minta Dinas UKM Berserta Camat Dan Lurah Dukung Promosi Produk UMKM
Muflihun Pj Walikota: Harapkan Dukungan Media Dalam Menjalankan Kegiatan Pemko
Polresta Pekanbaru Bagikan 650 Paket Bansos
Pemkab Nias Barat Serius Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Para Nelayan
Kamsol Pj Bupati Kampar Terima Kunjungan Pengurus REI Riau
Terkait Korupsi Dana Anggaran Proyek 2013-2015, MA Hukum Terdakwa Bayar Kerugian Negara Rp114 Miliar
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
Jawaban Pemerintah, Atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar TA 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
Paripurna DPRD Kampar Terkait RPP APBD Kampar Tahun Anggaran 2021
PT. SHJ Lepas Tangan Atas Meninggal Tenaga Kerjanya, Lalu Siapakah Yang Bertanggunjawab...?
Bupati Rohil Serahkan SK Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2021
Nasional
Media Tidak Perlu Terverifikasi DP Untuk Bekerjsama
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT

Selasa, 21/06/2022 - 08:14:40 WIB
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
 ***
 
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, (MTNC) - Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers dengan tegas mengungkapkan, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers juga tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional.

“Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tegas Muhammad Nuh.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, M. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Disisi lain Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch menyampaikan hal yang sama, “Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum PT,” jelasnya.

Lebih lanjut Henry juga menegaskan “Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak pernah ada surat itu.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi, semua bisa menyusul asal kinerja media tersebut profesional,” ucapnya.

Henry melanjutkan, “Menyaratkan bahwa kerjasama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan media yang sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers.

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 tahun berikutnya, Jadi dasar hukumnya jelas. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation.

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media, Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai timbul usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik.

Disini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang non pers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” jelassnya.

Dikutip dari Antaranews. Terkait Ada Surat Edaran Larangan Kerjasama dari Dewan Pers Hoax Di website Dewan Pers, Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri - TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif. pungkasnya.(Red) ***

Sumber: Api

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved