Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 05 Oktober 2022
INDEX BERITA

HUT Kab. Rohil Ke- 23, Bupati Rohil Ajak Seluruh Elemen Bersama Bangun Daerah
Kasmarni Bupati Bengkalis, Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem Di Negeri Junjungan
Afrizal Sintong: Besarnya Rasa Cinta Dan Kepedulian Terhadap Budaya Melayu Riau
Melalui Rapat Peripurna DPRD Pelalawan APBD-P Tahun 2022, Disahkan 1,9 Triliun
Tim Voli Kuala Alam Berhasil Raih Juara 1 Turnamen Bola Voli AHY CUP 2022
Kombes Pol Pria Budi, Kapolresta Pekanbaru Menyambangi Masyarakat Kampung Dalam
Bupati Rohil Afrizal Sintong, Bertindak Sebagai Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila Ke- 57
Pemkab Bengkalis Dan Kota Dumai Akan Membangun 19 Pilar Batas
Bupati Rohil Afrizal Sintong Menyambut Baik Apa Yang Dihimbau Oleh Presiden Joko Widodo
Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, Sangat Mengapresiasi Kinerja DPRD Kampar
DPRD Kampar Sahkan APBD Perubahan TA 2022 Sebesar Rp 2,587 T
Wakapolda Riau Brigjen Pol Tabana Bangun Pimpin Pemusnahan Sabu Dan Pil Ekstasi
Marzali Camat Kulim Diduga Persulit Warga Tandatangani SKGR
Febriza Luwu Anggota DPRD Dapil ll Kabupaten Bengkalis Melepaskan Pawai Taaruf
Polres Bengkalis Tangkap ED, Yang Diduga Pelaku Perdagangan Manusia Ke Malaysia
Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Teken MoU Rancangan APBD-P TA 2022
Bupati Rohil Afrizal Sintong Wujudkan Mimpi Masyarakat Air Hitam
Ketua DPRD H.Khairul Umam Hadiri Sertijab Pengadilan Agama Bengkalis
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil II Zuhandi, S.Pi Menghadiri pawai Taaruf
Rp 1,9 Miliar Lebih Biaya Meubeler Di Mapolsek Payung Sekaki, Diduga Mubajir
Bupati Rohil Afrizal Sintong Lantik Pengurus IKA-ROHIL Kabupaten Bengkalis
Paripurna Perubahn APBD Kab. Bengkalis Tahun 2022, Di Sahkan Sebanyak Rp. 4.508 Triliun
Yasona H Laoly Mankuham RI Laksanakan Berbagai Kegiatan Di Kota Pekanbaru-Provinsi Riau
Yasona H Laoly , Ephorus BNKP Dan Pdt Resort 60, Resmi Letakan Batu Pertama Pemban Gereja BNKP
Kasmarni Bupati Bengkalis Buka MTQ Ke XXIV Tingkat Kecamatan Di Rupat
Nasional
Media Tidak Perlu Terverifikasi DP Untuk Bekerjsama
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT

Selasa, 21/06/2022 - 08:14:40 WIB
Dewan Pers Dengan Tegas: Yang Penting Media Yang Bersangkutan Berbadan Hukum PT
 ***
 
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, (MTNC) - Muhammad Nuh Ketua Dewan Pers dengan tegas mengungkapkan, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers juga tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional.

“Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tegas Muhammad Nuh.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, M. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Disisi lain Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch menyampaikan hal yang sama, “Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum PT,” jelasnya.

Lebih lanjut Henry juga menegaskan “Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak pernah ada surat itu.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi, semua bisa menyusul asal kinerja media tersebut profesional,” ucapnya.

Henry melanjutkan, “Menyaratkan bahwa kerjasama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan media yang sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers.

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 tahun berikutnya, Jadi dasar hukumnya jelas. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation.

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media, Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai timbul usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik.

Disini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang non pers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” jelassnya.

Dikutip dari Antaranews. Terkait Ada Surat Edaran Larangan Kerjasama dari Dewan Pers Hoax Di website Dewan Pers, Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri - TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif. pungkasnya.(Red) ***

Sumber: Api

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved