PELALAWAN, (MediaTransNews.com) - Skandal dugaan malpraktik administrasi medis di Pangkalan Kerinci makin terbuka. RS Efarina Pangkalan Kerinci diduga menerbitkan Formulir KK3 yang cacat hukum untuk menutup paksa kasus kecelakaan kerja seorang buruh sawit. Lebih parah lagi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang seharusnya mengawasi, justru diduga ikut bungkam dan membiarkan.

Korban adalah Fandi Sukur Berkat Zendrato, buruh pemanen PT. Megah Bumi Nusantara. Nasibnya berubah pada 21 Juni 2025. Saat pulang kerja, ia jatuh dari sepeda motor. Kecelakaan kerja itu dilaporkan ke perusahaan, lalu klinik perusahaan merujuknya ke RS Efarina.

Operasi Pasang Pen, Lalu Ditelantarkan Secara Administrasi

Fakta medisnya tidak bisa dibantah. Pada 22 Juni 2025, korban dioperasi pasang pen di tulang selangkangan kanan dan harus rawat inap 5 hari.

Namun setelah itu, selama hampir 1 TAHUN berobat jalan kontrol di RS yang sama, korban mengaku tidak pernah diberi resume medis lengkap, tidak pernah diberi surat alih kerja, dan tidak pernah dirujuk ke Dokter http://Sp.Ok (Okupasi) - dokter satu-satunya yang berwenang menilai kelayakan kerja dan kecacatan akibat kerja.

Puncaknya, 27 Agustus 2026. Pihak RS Efarina melalui Dr. Loli Anton, http://Sp.OT diduga menerbitkan KK3 dengan kesimpulan sepihak: "Sembuh Tanpa Cacat". Kasus ditutup!

Padahal, Dokter http://Sp.OT bukan dokter okupasi. Secara kompetensi, ia diduga tidak berwenang menerbitkan KK3 Okupasi.

Akibat KK3 tersebut, hak korban atas upah selama tidak mampu bekerja sebagaimana Pasal 51 PP No.44 Tahun 2015 jo PP 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja*, diduga lenyap begitu saja.

IPPH: Disurati 2 Kali, Dibungkam 2 Kali

Ketua Umum DPP LSM-IPPH, Rony BT, geram. Ia menegaskan telah melayangkan surat klarifikasi resmi ke Pimpinan RS Efarina pada 14 September 2026 Nomor: 071/DPP-LSM/IPPH/PKU/IX/2026.

"Surat kami sampai hari ini tidak dibalas. WA ke Humas RS Efarina nomor 082171050*** pada 17 September 2026 juga bungkam. Ada apa dengan RS Efarina? Kami menduga penutupan kasus ini tidak memenuhi syarat dan melanggar hukum. Dokter http://Sp.OT tidak punya kompetensi menerbitkan KK3 Okupasi," tegas Rony.

Tak berhenti di situ, IPPH juga melayangkan laporan resmi kepada Asril, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, pada 23 Oktober 2026 Nomor: 005/DPP/LSM-IPPH/PKU/X/2026.

Hasilnya? Sama. Bungkam.

"Surat laporan kami ke Kadinkes sudah diterima, ada stempelnya. Tapi sampai hari ini respon dan tanggapan dari Dinas Kesehatan bungkam. Kami duga ada pembiaran terhadap RS Efarina oleh Dinas terkait," ujar Rony BT, Senin 9 November 2026 di Pekanbaru.

Dilanggar: UU Kesehatan Hingga Permenkes

Rony menyebut, tindakan RS Efarina diduga melanggar rentetan regulasi berat:

-Pasal 184 ayat (4), 304, 452, dan 312 jo 442 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
-Pasal 838, 263 ayat (1), 235, 42 ayat (1), 735 PP No.28 Tahun 2024.
-Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkes No.11 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja

Ancam Laporkan Ke APH

Lanjut Rony BT, selain ke Dinas Kesehatan Pelalawan, akan melaporkan kasus ini lebih jauh.

"Maka dalam waktu dekat akan kita laporkan Kadinkes Pelalawan, IDI, MKDKI, dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) kepada APH. Ini menyangkut nyawa buruh," ancam RB. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RS Efarina dan Dinas Kesehatan Pelalawan belum memberikan klarifikasi resmi. (Hg) *** Bersambung