Dua Kasus BPJS TK Pekanbaru Mencuat: Satu Klaim JKM Ditolak, Satu Klaim JKK Tak Kunjung Bayar
PEKANBARU, (Mediatransnews.com) - Dua kasus berbeda terkait pelayanan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Kota Pekanbaru kini mencuat ke publik. Keduanya sama-sama menimbulkan kekecewaan, namun dengan persoalan yang berbeda: satu soal klaim Jaminan Kematian (JKM) yang ditolak, satu lagi soal klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang tak kunjung dibayar meski berkas sudah lengkap.
KASUS 1: KLAIM JKM DITOLAK - SUDAH BAYAR 3 BULAN, DIANGGAP BELUM 3 BULAN
Kasus pertama dialami ahli waris peserta BPJS TK yang meninggal dunia. Ahli waris mengaku telah membayar iuran 3 bulan sekaligus di awal, namun klaim Jaminan Kematian dinyatakan belum memenuhi syarat karena masa kepesertaan dinilai belum berjalan 3 bulan berturut-turut.
"Ahli Waris: Kami Sudah Lunas, Kenapa Tidak Dianggap?" ujar pihak ahli waris dengan nada kecewa.
Menanggapi hal tersebut, Kabid BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Wendri, memberikan penjelasan terkait regulasi yang berlaku. Menurut Wendri, peserta baru yang meninggal dunia di bawah masa 3 bulan kepesertaan, maka iuran lebih akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai regulasi yang berlaku.
"Kabid BPJS TK Wendri tegaskan TK baru jalan di bawah 3 bulan karena meninggal dunia, iuran lebih dikembalikan ke ahli waris," kata Wendri saat dikonfirmasi http://Mediatransnews.com.
Wendri menegaskan, pihaknya bekerja berdasarkan regulasi yang ada, dan masa kepesertaan harus aktif berturut-turut minimal 3 bulan untuk memenuhi syarat klaim JKM.
Di sisi lain, ahli waris menilai penjelasan tersebut belum menjawab rasa keadilan mereka. Pasalnya, mereka merasa sudah membayar lunas 3 bulan sekaligus di awal, bukan menunggak atau membayar terlambat. Mereka berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penjelasan yang lebih transparan, termasuk soal status pembayaran 3 bulan sekaligus dalam sistem.
DASAR HUKUMNYA: PP 44/2015 vs PP 82/2019
Polemik klaim JKM ini tak lepas dari perbedaan aturan lama dan aturan baru yang masih sering membingungkan masyarakat.
Dasar hukum awal penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut, total santunan JKM yang diterima ahli waris hanya sebesar Rp24.000.000, yang terdiri dari santunan sekaligus Rp16.200.000, santunan berkala 24 bulan sebesar Rp4.800.000, dan biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000.
Aturan itu kemudian diubah melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015. Melalui PP 82/2019, pemerintah menaikkan manfaat JKM sebesar 75 persen menjadi Rp42.000.000 tanpa menaikkan iuran peserta. Rinciannya, santunan sekaligus naik menjadi Rp20.000.000, santunan berkala naik menjadi Rp12.000.000, dan biaya pemakaman naik menjadi Rp10.000.000.
Tidak hanya itu, PP 82/2019 juga menaikkan beasiswa pendidikan anak secara signifikan. Jika dalam PP 44/2015 beasiswa hanya Rp12.000.000 untuk satu anak dengan syarat masa iur minimal 5 tahun, maka dalam PP 82/2019 beasiswa menjadi maksimal Rp174.000.000 untuk dua anak hingga perguruan tinggi, dengan syarat masa iur minimal 3 tahun.
Artinya, yang berlaku saat ini untuk klaim JKM adalah nominal Rp42.000.000 sebagaimana diatur dalam PP 82/2019, bukan lagi Rp24.000.000 sebagaimana diatur dalam PP 44/2015. PP 82/2019 sendiri bukanlah aturan baru yang berdiri sendiri, melainkan perubahan atas PP 44/2015.
Tabel Perbandingan PP 44/2015 vs PP 82/2019 - Program JKM
Item PP 44 Tahun 2015 PP 82 Tahun 2019 (Perubahan)
Status Aturan Aturan awal JKK - JKM Perubahan / revisi atas PP 44/2015
Tanggal Disahkan 30 Juni 2015 2 Desember 2019
Santunan Sekaligus Meninggal Rp16.200.000 Rp20.000.000
Santunan Berkala 24 Bulan Rp4.800.000 Rp12.000.000
Biaya Pemakaman Rp3.000.000 Rp10.000.000
Total Santunan JKM Rp24.000.000 Rp42.000.000
Kenaikan Total - Naik 75%
Beasiswa Anak Rp12.000.000 untuk 1 anak, syarat masa iur minimal 5 tahun Maksimal Rp174.000.000 untuk 2 anak sampai perguruan tinggi, syarat masa iur minimal 3 tahun
Iuran Peserta Tetap Tetap, tidak naik
Manfaat Baru JKK Belum ada homecare Ada homecare maks Rp20.000.000 / tahun
Biaya Transportasi Kecelakaan Darat Rp1.000.000, Laut Rp1.500.000, Udara Rp2.500.000 Darat Rp5.000.000, Laut Rp2.000.000, Udara Rp10.000.000
KASUS 2: BEDA KASUS - PEMBAYARAN PRESTASI KECELAKAAN KERJA FERIAMAN GULÖ BELUM DIBAYAR
Berbeda dengan kasus pertama yang soal JKM, kasus kedua ini adalah soal pembayaran prestasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Kasus kedua dialami Feriaman Gulö, pekerja di PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara (PMBN) (perkebunan sawit) yang mengalami kecelakaan kerja.
Feriaman Gulö telah mengajukan klaim STMB / Transport Kecelakaan ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru. Berdasarkan dokumen checklist klaim yang diterima redaksi, seluruh berkas yang dipersyaratkan telah dinyatakan lengkap dan telah diserahkan serta diterima oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota.
Dokumen yang sudah lengkap tersebut meliputi Kronologi / Akhir Sembuh, Copy Lap Kec. Tahap I & II berikut KK2, FC KTP Tenaga Kerja, Asli Lap. Kec. Tahap II, Surat Bukti Asli dari Faskes PLKK, Surat Bukti Asli dari Faskes dan selama sakit sampai bekerja kembali, Bukti Pembayaran Gaji / Upah, Surat Pengantar dari Perusahaan, Nomor Rekening dan Bank, Legalisir Surat Ket Dokter, hingga Kwitansi Transport.
Namun ironisnya, hingga lebih dari 1 bulan sejak berkas dinyatakan lengkap, klaim pembayaran prestasi kecelakaan kerja tersebut belum juga dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan.
Pihak pekerja pun mempertanyakan, mengapa klaim yang berkasnya sudah lengkap masih belum ada kepastian pembayaran, padahal pekerja sudah menjalani proses sesuai prosedur dan menunggu dalam kondisi yang membutuhkan biaya pemulihan pasca kecelakaan kerja.
Hingga berita ini diturunkan, http://Mediatransnews.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru terkait alasan keterlambatan pembayaran klaim prestasi kecelakaan kerja atas nama Feriaman Gulö tersebut.
PENUTUP: DUA KASUS, SATU PERTANYAAN
Dua kasus ini menunjukkan dua persoalan berbeda dalam pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Pekanbaru. Kasus pertama soal penafsiran masa iur 3 bulan untuk JKM, kasus kedua soal keterlambatan pembayaran prestasi JKK yang berkasnya sudah lengkap.
Masyarakat kini menunggu, apakah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru akan memberikan penjelasan transparan dan solusi konkret untuk kedua kasus tersebut, agar kepercayaan pekerja terhad
ap jaminan sosial ketenagakerjaan tidak semakin terkikis. (Red/Mtnc) *** Bersambung



Tulis Komentar