IPPH: Jangan Berlindung Di Balik Stempel Datun. Kalau bersih, Buka Semua Dokumen

PUPR-PKPP Riau Akhirnya Bersuara, Tapi Jawaban Rp 28,5 Miliar Ini Justru Buka 6 Pertanyaan Baru

PUPR-PKPP Riau Akhirnya Bersuara, Tapi Jawaban Rp 28,5 Miliar Ini Justru Buka 6 Pertanyaan Baru (ft: breaking news) ***

PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - Setelah disorot DPP LSM IPPH soal dugaan bahu jalan ditimbun tanah merah, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau akhirnya menjawab. Surat tanggapan Nomor: 900/PUPRPKPP/BM/1818 tertanggal 13 November 2026, ditandatangani Plt. Kabid Bina Marga Khairul Rizal, ST., http://M.Si, atas nama Kadis PUPR-PKPP Riau.

Isinya 6 poin bantahan. Tapi bagi IPPH, jawaban itu bukan penutup perkara. Justru pembuka babak baru.

Berikut bedah jawaban PUPR-PKPP vs fakta yang masih menggantung:

1. Soal Material: "Bukan Tanah Merah, Tapi Agregat Kelas S"
PUPR-PKPP membantah keras. Katanya bahu jalan memakai Agregat Kelas S sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga, bukan tanah merah. Bahkan dilampirkan foto.

Tapi IPPH balik bertanya: Kalau memang Agregat Kelas S sejak awal, kenapa warga di lapangan melihat dan merekam timbunan berwarna merah seperti tanah? Foto mana yang benar: foto lampiran dinas, atau foto investigasi warga?

"Kami minta foto itu dibuka ke publik lengkap dengan titik koordinat, tanggal pengambilan, dan hasil uji lab-nya. Jangan hanya klaim," tegas Ketum DPP LSM IPPH, Rony BT, Sabtu (14/11/2026) di Pekanbaru.

Terkait PUPR-PKPP juga mengoreksi IPPH: jalan ini perkerasan lentur (Flexible Pavement), bukan perkerasan kaku (Rigid Pavement). Koreksi teknis itu diakui IPPH. Tapi IPPH menegaskan, koreksi jenis perkerasan tidak menggugurkan substansi dugaan: apakah material bahu jalan benar-benar Agregat Kelas S di seluruh ruas Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya?

2. Soal Pengawasan: "Aktif dan Berkelanjutan"
Dinas menyebut Konsultan Pengawas PT Tri Karsa dan Pengawas Lapangan Dinas aktif mengendalikan mutu, volume, dan teknis.

IPPH menjawab: Kalau pengawasan seketat itu, tunjukkan dokumennya. Mana daily report, test result, dan berita acara teguran selama 139 hari kalender pelaksanaan? Pengawasan yang baik meninggalkan jejak kertas, bukan hanya kalimat.

3. Soal Pembayaran: "MC Sesuai Progres Fisik Aktual"
PUPR-PKPP menyebut setiap Monthly Certificate (MC) PT Nagamas Mitra Usaha sudah diverifikasi berjenjang dan dibayar sesuai progres fisik aktual.

IPPH menantang: Buka MC 1 sampai MC terakhir ke publik. Berapa volume bahu jalan yang dibayar? Berapa harga satuan Agregat Kelas S yang ditagih? Kalau yang terpasang benar Agregat Kelas S, angkanya harus klop. Kalau tidak, di situlah selisih miliaran itu bersembunyi.

4. Soal PHO dan FHO: "Sudah 100%, PHO 12 Des 2025, FHO 11 Juni 2026"
Ini poin paling mengejutkan. Dinas menyebut pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah serah terima dua kali.

Pertanyaan IPPH: Kalau sudah FHO Juni 2026, kenapa sorotan baru dijawab November 2026? Dan apakah selama masa pemeliharaan 180 hari itu ada perbaikan bahu jalan yang rusak karena tergerus hujan? Kalau ada, berapa biayanya dan siapa yang menanggung?

5. Soal BPK: "Sudah Diperiksa, Rekomendasi Sudah Ditindaklanjuti"
Dinas mengklaim BPK RI Perwakilan Riau sudah memeriksa dan semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

IPPH tidak menolak klaim itu, tapi meminta buktinya: Mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-nya? Berapa temuan kelebihan bayar, jika ada? Berapa yang sudah dikembalikan ke kas daerah? Tanpa LHP, klaim "sudah ditindaklanjuti" hanya jadi kalimat penghibur. 

6. Soal Pendampingan Hukum Kejati Riau: "Didampingi Datun"
Poin terakhir yang paling sensitif. Dinas menyebut kegiatan ini mendapat Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Riau.

IPPH menegaskan: Pendampingan Datun bukan vonis bebas korupsi. Datun mendampingi aspek perdata dan TUN, bukan memutihkan dugaan pidana. Justru karena ada pendampingan, IPPH mendesak Kejati Riau melalui bidang Pidana Khusus (Pidsus) ikut memeriksa secara independen.

"Jangan berlindung di balik stempel Datun. Kalau bersih, buka semua dokumen. Kami siap adu data di depan APH," ujar Rony BT.

IPPH: Kami Naikkan Ke Kapolda Dan Kajati

Dengan adanya jawaban resmi ini, IPPH menyatakan sikap:

1. Mengapresiasi PUPR-PKPP Riau yang akhirnya menjawab, tidak bungkam.
2. Menilai jawaban 6 poin itu belum menjawab substansi: bukti uji lab material bahu jalan, dokumen MC, dan LHP BPK belum dilampirkan ke publik.
3. Tetap akan melaporkan dugaan ini ke Kapolda Riau dan Kajati Riau untuk penyelidikan, pemeriksaan fisik independen (core drill + uji lab), dan audit investigatif.
4. Meminta PUPR-PKPP Riau membuka dokumen kontrak, MC, dan foto progres ke publik sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008. Dana DBH Sawit Rp 28.521.212.400 adalah uang rakyat, bukan rahasia dinas.

"Jawaban ini bagus sebagai awal. Tapi kami tidak akan berhenti di surat. Rakyat Inhil berhak tahu: yang dibayar Rp 28,5 miliar itu Agregat Kelas S atau tanah merah? Buka lab-nya, buka MC-nya, buka LHP BPK-nya. Kalau semua klop, kami yang pertama akan minta maaf terbuka," tutup Rony BT.

Hingga berita sambungan ini diterbitkan, DPP LSM IPPH mengaku sedang menyiapkan laporan resmi ke Polda Riau dan Kejati Riau dengan melampirkan surat klarifikasi awal, jawaban PUPR-PKPP Riau, dan foto-foto lapangan. Pihak PT Nagamas Mitra Usaha dan PT Tri Karsa masih diminta memberikan klarifikasi terbuka. Ucap dan Jelas Rony dihadapan beberapa media. (Kz/Tim) ***

TERKAIT