Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 07 Februari 2023
INDEX BERITA

Anggota DPRD Bengkalis Hadiri Musrenbang Di Kec. Pinggir Dan Talang Mandau
Rapat Paripurna DPRD Kampar, Agenda Hari Jadi Kabupaten Kampar KE-73 Tahun 2023
Kamsol Pj. Bupati Kampar, Kampar Makin Maju Dan Terbilang
Kasmarni Bupati Bengkalis Tinjau Pelabuhan Roro Sungai Selari
Bupati Kasmarni Hadiri Pelantikan DPD BMI Dan Ucapkan Selamat
Komisi I Febriza Luwu Dan Anggota DPRD Kab. Bengkalis Zuhandi Saat Hadiri Musrenbang Kecamatan Bukit
Kasmarni: Ajak Keluarga Besar Punguan Toga Manalu Mandau Dan Pinggir Kompak Bangun Negeri
Bupati Kasmarni Tekankan Untuk Menjalankan Tugas Secara Profesional
Masyarakat Desa, Desak Polda Sumut Panggil Dan Periksa EB, OB Dan LOB
Polda Riau Berhasil Amankan 276 Kg Narkotika Jenis Sabu
LSM Dan Media Laporkan Disprinda Bengakalis Ke Kejari
Bupati Rohil Afrizal Sintong Resmikan SPAM Di Bagan Punak Pesisir
Bupati Rohil Afrizal Sintong Bagikan 200 Paket Sembako
Pada Event Carfreenight, Ini Harapan Kades Selat Baru
Syahrial: TNI Angkatan Laut Merupakan Garda Terdepan
Pemkab Kampar Adakan Berbagai Lomba Jelang HUT Kampar Ke 73
Bupati Bengkalis Terima Audensi Dari Baznas
Kasmarni Didampingi Amril, Coffee Morning Bareng Para Tokoh Masyarakat Di Duri
Pj Wali Kota Muflihun: Punya Kenangan Masa Kecil Dilapangan SMEA
Afrizal Sintong Resmikan RS Awal Bros Yang Termegah Dan Terlengkap Di Rohil
Kualitas Kemajemukan, Kebangkitan Dan Kemajuan Sulawesi Selatan
Siswanto: Mari Bangun Roda Organisasi LBLK Kab. Bengkalis
Sofyan Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sambangi Jajanan Kuliner Sri Pulau
Polres Bengkalis Kembali Mengungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu
Bupati Rohil: Sekda Merupakan Bapaknya ASN
Nasional
Ketua Dewan Pers Dengan Tegas Nyatakan
Media Tidak Harus Di Verifikasi Tetapi Berbadan Hukum Perusahaan Pers

Minggu, 20/11/2022 - 09:14:32 WIB
Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas ***
 
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, (MTNC) – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI selama positif bekerjasama sesuai tupoksinya.

Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak mempermasalahkan media yang belum terverifikasi / terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum PT khusus Pers dan ada penanggung jawab serta alamat kantor jelas dan profesional.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, M. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Dikutip dari situs okinmedia.id

“Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers, asal sudah berbadan hukum PT Khusus Pers silahkan, sesuai UU Pers no 40 tahun 1999,” tegas Muhammad Nuh.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch, “Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum,”. Ucapnya.

Lebih lanjut Henry juga menyebutkan “Dewan Pers tidak pernah “Mengeluarkan Surat” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi. Tidak ada surat itu.

Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi, semua bisa menyusul asal kinerja media tersebut profesional,” jelasnya.

Masih Henry, “Menyaratkan bahwa kerjasama kemitraan menggunakan anggaran APBD hanya dilakukan dengan media yang sudah berstatus terverifikasi administrasi atau terverifikasi faktual dari Dewan Pers. Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008, tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 tahun berikutnya.

Jadi dasar hukumnya jelas. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation. UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media.

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik.

Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya.

Terkait Ada Surat Edaran Larangan Kerjasama dari Dewan Pers Hoax Di website Dewan Pers

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, institusi Polri – TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya. (Red) ***

Sumber: tintainformasi.com

Editor: Sarah


Komentar Anda :
Redaksi | Advertorial
PEDOMAN MEDIA CYBER
Copyright 2013 - 2020 PT. Noah Mifaery Pers, All Rights Reserved