Berita | Pemprov. Riau

Jumat 13 Maret 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menghadiri kegiatan Gerakan Membayar Zakat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).


Kamis 12 Maret 2026
.


Sabtu 07 Maret 2026
.


Kamis 05 Maret 2026
YULIANTO ZEGA telah bekerja di perkebunan perseorangan milik KAERDIMAN SASTRO sejak 15-07-2019, selama 6 (Enam tahun dua bulan) dengan upah Rp.2.880.000,- (Dua Juta delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).


Kamis 05 Maret 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi memulai rangkaian agenda Safari Ramadan 1447 Hijriah dengan mengunjungi Kabupaten Pelalawan..


Kamis 26 Februari 2026
Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan bantuan beasiswa pada 2026.


Rabu 25 Februari 2026
Surat Disnakertrans Prov riau dengan nomor:500.15/Disnakertrans/4.1/544, yang menyimupulkan Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan,.


Senin 23 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, menegaskan bahwa.


Sabtu 21 Februari 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat sejumlah capaian strategis dalam satu tahun perjalanan.


Kamis 19 Februari 2026
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi membuka agenda tahunan Petang Belimau Kota.


Kamis 19 Februari 2026
Pemberitaan sejumlah media sebelumnya, tentang dugaan pelanggaran hak normatif kekurangan upah dan upah tidak dibayarkan oleh PT. Ganda Buanindo Kampar Prov.


Selasa 17 Februari 2026
Terkait pemberitaan media sebelumnya, tentang dugaan pelanggaran hak normatif kekurangan upah dan upah tidak dibayarkan oleh PT. Ganda Buanindo Kampar Prov.


Senin 16 Februari 2026
Kinerja pengawasan pelayanan publik di Provinsi Riau sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian positif..


Sabtu 14 Februari 2026
Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau masa khidmat 2025–2030 resmi.


Jumat 13 Februari 2026
LSM IPPH (Lembaga Swadaya Masyarakat - Investigasi Pemantau Pembangunan Dan Hukum). Resmi Melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan Revitalisasi.