PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - DPP LSM IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) kembali melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi. Kali ini sasarannya adalah Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau terkait proyek Rekonstruksi Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir.

Surat tersebut bernomor 073/KLAR DAN KONFIR/DPP/LSM-IPPH/XI/2026,  tertanggal 10 Nop 2026 yang diterima oleh Bunga Staf PUPR-PKPP Prov Riau dengan lampiran dokumen identitas proyek dan foto lapangan untuk laporan ke APH nantinya.

Proyek Rp 28,5 Miliar Dana DBH Sawit

Identitas proyek yang disorot IPPH:

Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi Riau
Pekerjaan: Rekonstruksi dan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 
Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran 2025
Nomor Kontrak: 620/SPHS-PUPRPKPP/BM-SKBJ.DBH 2025/03/2025. 
Tanggal Kontrak: 30 Juli 2025. 
Nilai Kontrak: Rp 28.521.212.400,00. 
Waktu Pelaksanaan: 139 Hari Kalender. 
Masa Pemeliharaan: 180 Hari Kalender. 
Dinas Pelaksana: Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. 
Kontraktor Pelaksana: PT. Nagamas Mitra Usaha. 
Konsultan Pengawas: PT. Tri Karsa. 

Dugaan Bahu Jalan Ditimbun Tanah Merah, Bukan Sirtu

Berdasarkan hasil investigasi lapangan DPP LSM IPPH dan keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek, ditemukan dugaan kuat:

1. Bahu Jalan Tidak Sesuai Spek

Pada bagian penimbunan tepi jalan (bahu jalan), material yang digunakan diduga tanah merah, bukan batu kerikil atau sirtu (pasir batu) sebagaimana lazimnya dan sesuai spesifikasi teknis pekerjaan struktur jalan beton.

Sebagaimana disampaikan warga di lokasi:

"Dana proyek ini cukup besar, tetapi kami melihat bagian pinggir jalan hanya ditimbun tanah merah. Biasanya penimbunan menggunakan batu kerikil agar lebih kuat."

Penggunaan tanah merah pada bahu jalan diduga kuat akan mengurangi daya dukung, mudah tergerus air hujan, mudah amblas, dan berpotensi merusak struktur tepi beton dalam jangka panjang. Hal ini patut diduga sebagai bentuk pengurangan volume / penggantian material spek dengan material murah untuk memperoleh keuntungan tidak sah.

2. Dugaan Pengawasan Lemah dan Pembiaran

Diduga Konsultan Pengawas PT. Tri Karsa dan Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sehingga pekerjaan yang diduga tidak sesuai spek tersebut tetap berjalan dan dibiarkan.

3. Dugaan Mark-Up dan Pencairan Tidak Sesuai Progres Fisik

Dengan nilai proyek Rp 28,5 Miliar lebih, IPPH menduga terjadi pencairan progres / MC yang tidak sebanding dengan kualitas dan volume fisik faktual di lapangan. Hal ini perlu dibuktikan melalui audit fisik dan audit keuangan.

4. Dugaan Kerugian Keuangan Negara

Jika dugaan pengurangan spek material tersebut benar, maka negara diduga telah dirugikan miliaran rupiah karena membayar harga material spek (sirtu/batu kerikil) tetapi yang dipasang adalah material tanah merah yang harganya jauh lebih murah.

IPPH Minta Kapolda dan Kajati Riau Turun

Dalam suratnya, IPPH meminta kepada Kapolda Riau dan Kajati Riau untuk:

1. Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait: PPK, PPTK, Pengawas Lapangan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Direktur PT. Nagamas Mitra Usaha, yang di ketahui di pimpin oleh (Sutopo) Direksi Lapangan, dan PT. Tri Karsa selaku Konsultan Pengawas.
2. Melakukan pemeriksaan fisik lapangan (uji laboratorium, core drill, cek ketebalan dan material bahu jalan) bersama ahli konstruksi independen.
3. Meminta BPK RI Perwakilan Riau / Inspektorat Provinsi Riau untuk melakukan audit investigasi fisik ulang dan keuangan atas proyek tersebut.
4. Menghentikan sementara pencairan / pembayaran termin berikutnya sampai hasil audit menyatakan pekerjaan telah sesuai spek.
5. Memproses secara hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi, sesuai UU Tipikor.

Dasar hukum surat ini antara lain UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), UU Tipikor, UU KIP No. 14 Tahun 2008, UU Jasa Konstruksi, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Spesifikasi Umum Bina Marga.

"Ini dana DBH Sawit, uang rakyat. Bayar sirtu, dipasang tanah merah. Kami minta Kadis PUPR-PKPP Riau klarifikasi. Jika bungkam, kami laporkan ke Kapolda dan Kajati Riau. Bukti foto sudah kami kantongi," tegas Ketua Umum DPP LSM-IPPH, Rony BT, Selasa 10 November 2026 di Pekanbaru.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, PT. Nagamas Mitra Usaha, maupun PT. Tri Karsa masih belum memberikan klarifikasi resmi. (Tim) Bersambung ***