PEKANBARU, (MTNC) - Terkait Pembangunan  Rumah  Layak Huni (RLH) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam pelaksanaan diduga tidak sesuai harapan masyarakat. Disinyalir dikerjakan asal-asalan alias asal jadi.

Sumber media yang berhasil didapat dilokasi, yang mana beberapa warga atau masyarakat kurang mampu  didesa Pangkalan Baru pada Tahun 2021 mendapatkan rumah layak huni ( RLH) sebanyak 4 unit melalui dana bantuan Pemerintahan Provinsi Riau. Namun sangat disayangkan 4 rumah layak huni tersebut terlihat dalam pelaksanaannya di pastikan tidak sesuai dengan anggaran perunitnya. Kamis, 27/1/22.

Dalam pantauan ivestigasi media, dimana sangat terlihat sesui pada foto, bahwa dipakai bahan yang tidak berkualitas dan tidak bermutu. Seperti, pintu rumah, pintu kamar paling  bawah berlubang, lantainya tidak datar, kamar mandinya sudah mulai retak, catnya sangat tipis, juga wc (water closet) setinggi lutut (orang tua susah naik keatas) untuk buang air besar, juga atap kamar mandi belum terpasang, teras samping juga belum di kerjakan dan campuran semen pasir dan krekel tidak seimbang sehingga mudah retak dan pecah. Kami  menduga pekerjaan tersebut dikerjakan asa jadi demi meraih keuntungan pihak tertentu.

Kepala Desa Pangkalan Baru Yusri Erwin saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp pribadinya, tapi walau terlihat ceklis biru dua pertanda telah terbaca oleh sang kades. Namun tak bersela lama setelah terbaca oleh Yusril, bahkan langsung meblokir nomor Hp/WA oknum media. Selasa, 1/2/22.

Dalam persoalan tersebut diatas beberapa pihak terkait, yakni pihak Dinas PUPR  Kabupaten Kampar, hingga tayangnya berita ini belum ada satu pun yang tersambungkan karena Hp pihak-pihak terkait tidak aktif.

Terkait kegiatan pembangunan RLH diatas. Riswan L, SH, aktifis di salah satu lembaga swadaya masyarakat. Angkat bica saat di mintain tanggapannya oleh media ini. Meminta kepada pihak terkait seperti BPK dan Inspektorat agar tidak asal loloskan pengauditan pekerjaan RLH di wilayah desa pangkalan baru siak hulu kampar, karena kalau kita lihat kondisi bangunan dan tata pelaksanaan. Kita menduga tidak sesuai dengan harapan bahkan kita menduga banyak penyunatan pada item meterial dan pada fisik yang seharusnya di kerjakan sesuai kotrak kerja.

Tambah Riswan, mustahil keberadaan pembangunan RLH tersebut tidak di ketahui proses pelaksanaan oleh pihak desa setempat. Maka kita dari aktifis lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kegiatan pemerintah untuk kepentiangan masyarakat, terus kita kawal pelaksanaan RHL tersebut. Tambah Riswan, sangat menyeyangkan tindakan Yusril Erwin memblokir nomo WA teman media. Harusnya sebagai pejabat publik harus terbuka dan transparan, sesuai UU KIP Mo 14 Tahun 2008. Ucap Ris kepada media ini disalah satu tempat di pekanbaru. Selasa, 1/2/22. (Red) *** Bersambung....