PEKANBARU, (MediaTransNews.com) - DPP LSM IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) kembali bergerak. Kali ini, LSM kontrol sosial itu resmi melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Riau terkait proyek jalan nasional Multi Years Contract (MYC) Tahun 2025-2027 di Kota Dumai.

Surat tersebut bernomor 071/KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI-DPP-IPPH/XI/2026, tertanggal 10 Nop 2026 yang di terima oleh Wandi bagian penerima surat di BPJN BM Riau dengan lampiran 1 bundel bukti foto lapangan yang akan dijadikan dasar laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) nantinya.

Proyek Rp 88,45 Miliar, Kontraktor PT. Harap Panjang, yang di ketahui di Pimpin Oleh KIRNO. 

Proyek yang disorot IPPH adalah:

Paket: Simpang Batang - Batas Kota Dumai - Simpang Terminal - Simpang Purnama (Pelabuhan Ro-Ro)
Panjang Proyek: 10,9 Kilometer
Nilai Proyek: Rp 88,45 Miliar (Dana SBSN Tahun Jamak 2025-2027)
Tanggal Kontrak: 22 Desember 2025
Masa Pelaksanaan: 20 Bulan
Kontraktor Pelaksana: PT. Harap Panjang
Konsultan Supervisi: PT. Adyastha Surya Perdana KSO PT. Perentjana Djaja KSO PT. Exxo Gamindo Perkasa
Satker: Satker I PJN Riau, BPJN Wilayah Riau, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU

Sesuai kontrak, pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain perkerasan kaku (rigid pavement) mutu beton FC' 40, perkerasan aspal (asphalt pavement), serta pekerjaan pendukung lainnya.

Untuk lokasi pekerjaan efektif 300 meter, uraian pekerjaan sesuai kontrak antara lain:
-Cerucuk diameter 10-15 cm (jarak tanam 50 cm, kedalaman 4 meter). 
-Lapis Pondasi Agregat Kelas A (ketebalan 20 cm).
-Lantai Kerja Beton 15 MPa (ketebalan 15 cm).
-Beton Struktur FC' 40 MPa (lebar 7,6 meter dan ketebalan 30 cm).
-Beton Bahu Jalan 1,5 meter. 
-Penutup Bahu Jalan 50 cm  (timbunan biasa/dari sumber galian). 

Dugaan Penyimpangan di Lapangan

Dari hasil investigasi lapangan DPP LSM IPPH, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan serius:

A. Pekerjaan Rigid Beton

1. Dugaan Material dan Campuran Beton Tak Sesuai:
Diduga penambahan air berlebih di lapangan untuk mempermudah pengecoran (workability), yang dapat menurunkan mutu dan kuat tekan beton secara drastis. Diduga juga penggunaan kerikil atau pasir yang mengandung lumpur melebihi toleransi standar (SNI) atau gradasi tidak sesuai Job Mix Formula. Nilai slump beton segar diduga tidak memenuhi batas toleransi rencana, menyebabkan beton keropos atau sulit dipadatkan.

2. Dugaan Pelaksanaan Tak Maksimal:
Diduga curing (perawatan beton) tidak maksimal, kurang penyiraman atau curing compound setelah beton mengeras, terutama saat cuaca panas, memicu retak rambut (shrinkage cracking). Diduga pemadatan kurang maksimal karena penggunaan vibrator tidak merata meninggalkan rongga udara. Tebal plat rigid beton diduga kurang dari spesifikasi gambar rencana, mengurangi daya dukung beban lalu lintas.

3. Dugaan Sambungan Dowel dan Tie Bar Bermasalah:
Diduga pemasangan besi ruji (dowel) tidak sejajar atau miring, serta sambungan melintang dan memanjang tidak rapi, memicu pecahnya sudut pelat (corner spalling) saat pemuaian.

B. Pekerjaan Cerucuk Beton / Tiang Pancang (Minipile). 
-Deviasi posisi dan kemiringan: Diduga pemasangan tidak sesuai titik koordinat atau tiang cerucuk tidak vertikal (miring melebihi toleransi standar, maksimal 2%). 
-Cerucuk patah/retak: Diduga akibat pemancangan berlebihan (overdriving) atau hammer tidak sesuai kapasitas tiang.
-Kurangnya kedalaman: Diduga tiang cerucuk berhenti sebelum mencapai lapisan tanah keras yang disyaratkan.

IPPH Tanyakan Prestasi dan Pembayaran

Dalam suratnya, IPPH juga meminta BPJN Riau menjawab secara terbuka:

-Berapa persen prestasi pelaksanaan pekerjaan hingga saat ini?
-Berapa persen yang telah dibayarkan kepada rekanan/kontraktor?
-Apa saja item pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan yang masih belum terlaksana hingga saat ini?

Dasar Hukum dan Ancaman ke APH

IPPH mendasarkan surat klarifikasi ini pada:
-UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
-Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
-Permen PUPR tentang Spesifikasi Umum Bina Marga dan SNI Beton

"Dari sejumlah indikasi penyimpangan di atas dan guna dipertanggungjawabkan di hadapan hukum ketika kami laporkan nantinya ke APH, maka kami mengharapkan klarifikasi dari Kepala BPJN Wilayah Riau Cq. Satker I PJN Riau," tulis IPPH dalam suratnya.

Ketua Umum DPP LSM-IPPH, Rony BT, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti hanya pada surat.

"Kami minta BPJN Riau dan rekanan PT. Harap Panjang untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Ini uang negara Rp 88,45 Miliar, dana SBSN. Jika bungkam, kami laporkan ke APH. Bukti foto sudah kami kantongi," tegas dan beber Rony BT Kepada Media. Senin 10 November 2026 di Pekanbaru.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPJN Wilayah Riau, Satker I PJN Riau, maupun PT. Harap Panjang yang di ketahui di pimpin Oleh KIRNO masih belum memberikan klarifikasi resmi. (Tim) Bersambung ***